Arief Budiman dan Evi Novida Serahkan Perbaikan Pengujian UU Pemilu ke MK

Redaksi

Jumat, 13 Agustus 2021 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arief Budiman dan Evi Novida Ginting (tengah) bersama kuasa hukumnya, Fauzi Heri (kanan) dan Juendi Leksa Utama (kiri) menyerahkan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang. Foto: Dokumentasi

Arief Budiman dan Evi Novida Ginting (tengah) bersama kuasa hukumnya, Fauzi Heri (kanan) dan Juendi Leksa Utama (kiri) menyerahkan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang. Foto: Dokumentasi

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota KPU RI, Arief Budiman dan Evi Novida Ginting, mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertepatan pada HUT Ke-18 Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang.

Kedatangan kedua komisioner tersebut didampingi penasehat hukumnya, Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama untuk menyerahkan langsung perbaikan dan tambahan alat bukti permohonan.

“Kami serahkan perbaikan sekaligus menambah alat bukti surat pada hari baik dan bahagia ini sebagai bentuk kesiapan kami menghadapi persidangan Senin, 16 Agustus mendatang,” kata Fauzi dalam siaran persnya kepada Netizenku.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga: Fauzi Heri Dampingi Arief Budiman dan Evi Novida Ginting ke MK

Mantan penyelenggara Pemilu ini menyatakan, bahwa ada beberapa hal yang disusun dengan lengkap dan jelas dalam posita permohonan pengujian ketentuan pasal 458 ayat (13) UU 7/17 yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon dalam UUD 1945.

Baca Juga  DPRD: Jaga Kebersihan Taman UKM Bung Karno

Berdasarkan hal itu, Fauzi Heri tiba pada kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balances terhadap DKPP, dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu.

Hal itu, menurutnya mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas jujur dan adil yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih.

Baca Juga  Tiga Ketua Parpol Pengusung Amin di Pesawaran Segera Bentuk Tim Pemenangan

“Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika dan perspektif konsep hukum. Oleh karena itu, permohonan pengujian undang-undang ini layak untuk diterima dan dikabulkan,” ujar dia.

Selain itu, pengacara konstitusi ini juga menambahkan bahwa dirinya juga membahas terkait Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen (KPU, Bawaslu, DKPP).

“Kami juga mengulas bagaimana Perbandingan DKPP dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya,” ujar Ketua KPU Kota Bandarlampung periode 2014-2019 ini.

Dalam permohonan, Fauzi Heri juga menyampaikan perbandingan konsep peradilan cepat dalam Pemilu.

Baca Juga  Majelis Dzikir Syekh Saman Maulana Soroti Indikasi Politik Uang Arinal-Nunik

“Peradilan cepat penting mengingat ada potensi hak konstitusional warga negara yang akan terlanggar jika proses upaya hukumnya lama,” terangnya.

Untuk alat bukti surat, dia menambahkan bahwa total alat bukti yang disampaikan sebanyak 22 bukti surat tambahan sehingga semuanya menjadi 79 bukti surat.

Untuk itu, Fauzi meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.

“Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai conditionally constutional (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai bersifat mengikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:12 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:29 WIB

M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran

Senin, 10 Juni 2024 - 09:48 WIB

MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:37 WIB

Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:14 WIB

Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:55 WIB

Dituding Abal-abal, MPAL Pesawaran Bakal Dilaporkan ke APH

Berita Terbaru