Arief Budiman dan Evi Novida Serahkan Perbaikan Pengujian UU Pemilu ke MK

Redaksi

Jumat, 13 Agustus 2021 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arief Budiman dan Evi Novida Ginting (tengah) bersama kuasa hukumnya, Fauzi Heri (kanan) dan Juendi Leksa Utama (kiri) menyerahkan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang. Foto: Dokumentasi

Arief Budiman dan Evi Novida Ginting (tengah) bersama kuasa hukumnya, Fauzi Heri (kanan) dan Juendi Leksa Utama (kiri) menyerahkan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang. Foto: Dokumentasi

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota KPU RI, Arief Budiman dan Evi Novida Ginting, mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertepatan pada HUT Ke-18 Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/8) siang.

Kedatangan kedua komisioner tersebut didampingi penasehat hukumnya, Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama untuk menyerahkan langsung perbaikan dan tambahan alat bukti permohonan.

“Kami serahkan perbaikan sekaligus menambah alat bukti surat pada hari baik dan bahagia ini sebagai bentuk kesiapan kami menghadapi persidangan Senin, 16 Agustus mendatang,” kata Fauzi dalam siaran persnya kepada Netizenku.com.

Baca Juga: Fauzi Heri Dampingi Arief Budiman dan Evi Novida Ginting ke MK

Mantan penyelenggara Pemilu ini menyatakan, bahwa ada beberapa hal yang disusun dengan lengkap dan jelas dalam posita permohonan pengujian ketentuan pasal 458 ayat (13) UU 7/17 yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon dalam UUD 1945.

Baca Juga  Daftar Penjaringan Walikota Metro, Andi Surya Sampaikan Surat Wasiat

Berdasarkan hal itu, Fauzi Heri tiba pada kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balances terhadap DKPP, dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu.

Hal itu, menurutnya mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas jujur dan adil yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih.

Baca Juga  Eva-Deddy Menang di MA, Wiyadi Apresiasi Dukungan Masyarakat Bandarlampung

“Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika dan perspektif konsep hukum. Oleh karena itu, permohonan pengujian undang-undang ini layak untuk diterima dan dikabulkan,” ujar dia.

Selain itu, pengacara konstitusi ini juga menambahkan bahwa dirinya juga membahas terkait Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen (KPU, Bawaslu, DKPP).

“Kami juga mengulas bagaimana Perbandingan DKPP dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya,” ujar Ketua KPU Kota Bandarlampung periode 2014-2019 ini.

Dalam permohonan, Fauzi Heri juga menyampaikan perbandingan konsep peradilan cepat dalam Pemilu.

“Peradilan cepat penting mengingat ada potensi hak konstitusional warga negara yang akan terlanggar jika proses upaya hukumnya lama,” terangnya.

Baca Juga  Jupri Sesalkan Aksi Solidaritas KPU Bandarlampung Terhadap Arief Budiman

Untuk alat bukti surat, dia menambahkan bahwa total alat bukti yang disampaikan sebanyak 22 bukti surat tambahan sehingga semuanya menjadi 79 bukti surat.

Untuk itu, Fauzi meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.

“Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai conditionally constutional (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sebagai bersifat mengikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit
Besok Ratusan Mirzanial akan Deklarasi Dukung RMD
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:13 WIB

Pelatihan dan Penyerahan Modal Usaha, PLN Dorong Kemandirian Pesantren di Lampung

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:11 WIB

Ombudsman Lampung Terima 72% Laporan Dugaan Maladministrasi pada Triwulan II 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 16:04 WIB

Sambut Siswa Baru, SMK SMTI Bandar Lampung Gelar MADABINTAL

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:29 WIB

Telkomsel Ventures Pimpin Pendanaan Startup Tictag

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:13 WIB

Program Asuransi Wajib Kendaraan Tunggu Peraturan Pemerintah

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:37 WIB

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus dari SMA

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:01 WIB

Pj Gubernur Lampung Harapkan Sistem Zonasi Jadikan Sekolah Unggul

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:33 WIB

Ada Banyak Cabor, Porcam se-Bandarlampung Segera Dimulai

Berita Terbaru

Ilustrasi panggung politik pilgub Lampung (ist)

Celoteh

Umar Ahmad, Artis Sesungguhnya di Panggung Pilgub Lampung

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:15 WIB

Bupati Pesawaran, Dendi Rhamadona. (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Ajak Masyarakat Bijak Sebelum Mengajak

Sabtu, 20 Jul 2024 - 10:55 WIB

Anggota KPU Lampung, Agus Riyanto. (Foto: Antara)

Politik

6,5 Juta Masyarakat Lampung Telah Dicoklit

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:08 WIB

Ist/NK

Lainnya

32 Provinsi Dipastikan Ikuti Porwanas XIV Kalsel

Jumat, 19 Jul 2024 - 20:05 WIB