Kritik keras terhadap kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tak hanya datang dari politisi senior Mukhlis Basri. Akademisi Universitas Lampung, Dr. Yusdianto, juga menyampaikan hal senada.
Lampung Barat (Netizenku.com): “BKSDA dan TNBBS adalah lembaga eksklusif, tidak inklusif,” tegas Yusdianto, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, sebagai leading sector dalam penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, kinerja kedua lembaga tersebut patut dipertanyakan. Ia menilai, tidak ada aksi nyata yang dilakukan sehingga korban terus berjatuhan.
“Anggaran besar yang diberikan negara kepada mereka jadi tidak ada manfaatnya. Mereka hanya seperti tukang arsip, mencatat jumlah satwa, tanaman, dan cakupan hutan, tanpa ada dampak langsung ke masyarakat,” kritiknya.
Yusdianto menilai, BKSDA dan TNBBS seharusnya menjadi pelopor dalam membangun kerja sama multipihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, LSM, hingga masyarakat, untuk menyelesaikan konflik manusia dan satwa liar.
“BKSDA dan TNBBS harus proaktif dan progresif dalam menggalang dukungan seluruh pihak, lalu merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengakhiri konflik ini,” ujarnya.
Ia juga mendesak kedua lembaga tersebut segera menyusun peta zona rawan konflik secara detail, disertai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta aturan yang jelas.
“Dengan adanya peta zona konflik, masyarakat bisa mengetahui titik-titik rawan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dilakukan edukasi, sosialisasi, dan pemberian sanksi tegas jika ada pelanggaran,” pungkasnya. (*)
