Lampung (Netizenku.com): Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengakui isu partainya bermain di \’dua kaki\’ ramai diperbincangkan publik.
Andi mengatakan, bermain \’dua kaki\’ merupakan perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
\”Soal Demokrat (bermain) dua kaki jadi ramai. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki,\” ujar Andi lewat Twitter, Selasa (11/9/2018). Andi telah mengizinkan dikutip tweet-nya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi asal Lampung itu menjelaskan maksud \’dua kaki\’ yang diperintahkan SBY yakni Partai Demokrat harus memijakkan kaki mereka di Pilpres dan Pileg 2019.
\”Satu kaki di pileg, satu kaki di pilpres,\” tegas Andi.
Dia merasa heran jika partai politik setengah-setengah pada Pemilu 2019. Persoalan pileg dan pilpres yang digelar serentak mesti disikapi dengan strategi agar tak kehilangan suara.
\”Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. Ujung tombak pileg adalah caleg, ujung tombak pilpres adalah pengurus pusat,\” jelas Andi.
Dispensasi
Sebelumnya, Partai Demokrat memberi dispensasi kepada kader-kadernya di Papua dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendukung Jokowi.
Padahal, Demokrat sendiri mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Andi Arief menegaskan, partainya tak bermain di dua kaki. Menurut Andi, kadang ada beda keperluan antara Pileg dan Pilpres.
\”Kan kita perlunya untuk pileg, jadi misalnya sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah yang kita tidak… bukannya main dua kaki tapi memang misalnya kayak di NTT, di Bali, Papua, kan memang di sana bukan basis Prabowo,\” tutur Andi di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Menurut dia, apabila di daerah-daerah dengan basis pendukung Prabowo namun Demokrat malah dukung Jokowi, maka hal itu bisa disebut pengkhianatan.
\”Namanya pengkhianatan di kita, kalau di basis Pak Prabowo kita nggak dukung dia, nah itu baru pengkhianatan,\” tutur Andi.
\”Kita sifatnya mencari rumusan yang pas saja nanti, jadi bukan dikasih dispensasi. Kan ada suara partai harus diperhitungkan supaya baik,\” tambahnya.
Sebelumnya, salah satu kader Demokrat yang memutuskan dukung Jokowi, Gubernur Papua Lukas Enembe, diberi dispensasi oleh Demokrat.
Salah satu alasan Lukas mendapat dispensasi karena mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi. PD masih memikirkan formula dispensasi yang pas.
\”Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena disana kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi,\” kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean.
Soal bentuk dispensasinya, Ferdinand menegaskan partainya masih belum menetapkannya.
Dia menggarisbawahi bahwa sikap partai terhadap kader tersebut tak akan menanggalkan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga. (dtc/lan)
