Ratusan petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/9/2025).
Bandarlampung (Netizenku.com): Dalam aksinya, mereka menyuarakan tujuh tuntutan utama terkait kesejahteraan petani dan konflik agraria di Lampung, yakni:
- Menstabilkan harga panen petani.
- Mendesak pemerintah menghentikan impor pangan.
- Mendesak pemerintah memberi kemudahan akses permodalan usaha tani.
- Menjadikan subsidi pupuk sebagai program prioritas.
- Meminta pengawasan ketat terhadap program pertanian agar tidak bocor dan dijadikan ladang bisnis.
- Memberi sanksi tegas kepada pengusaha maupun penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.
- Meminta lahan garapan yang layak, termasuk pembagian tanah HGU perusahaan yang habis masa sewanya kepada petani dengan sistem plasma dan lainnya.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang menemui massa aksi, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan. Ia menegaskan Gubernur berkomitmen mengawal dan menyelesaikan konflik agraria di Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami bersedia membentuk tim fasilitasi konflik agraria agar segera terselesaikan,” ujar Jihan.
Ia menambahkan, Pemprov Lampung juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menangani konflik agraria sesuai kewenangan.
“Tentu dengan konsultasi dan arahan dari Kemendagri sesuai tugas dan fungsi yang berlaku pada kami,” jelasnya.
Jihan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus mengoptimalkan peran sebagai fasilitator pemerintah pusat kepada masyarakat.
“Kami terus mengawal apa yang menjadi harapan para petani. Perlu diketahui, Bapak Gubernur menjadi garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (Tauriq)
