Pemprov Lampung Bakal Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judol

Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menegaskan jika ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang terlibat dalam praktik judi online (Judol) akan diambil tindakan disiplin.

Bandarlampung (Netizenku.com): SEKDAPROV Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan hukum disiplin bakal diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami ada 2 ribu pegawai di Pemprov dan kabupaten/kota. Artinya, banyak sekali orang yang mungkin saja ada yang sudah bermain judi online, dan di antaranya ada yang belum bermain tapi berpotensi ikut bermain. Jadi, kita perlu melakukan upaya pembinaan melalui sosialisasi dan pembinaan berjenjang,” ujar Fahrizal Darminto ketika diwawancarai awak media, Selasa (2/6).

Menurutnya setiap pejabat memiliki fungsi pengawasan yang melekat, mulai dari kepala dinas yang mengawasi eselon 3 dan eselon 4, hingga eselon 4 yang memiliki 3 atau 4 staf untuk diawasi. Dengan sistem ini, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif.

“Nanti setiap pejabat memiliki fungsi pengawasan. Kita ada tim inti di situ, tetapi semua kepala dinas mengawasi eselon 3 dan eselon 4, dan eselon 4 punya 3 atau 4 staf yang dia awasi. Jadi, semua akan jadi lebih efektif karena pejabat secara berjenjang melekat mengawasi,” tambahnya.

Namun, jika ditemukan ASN yang terlibat dalam praktik judi online, Pemprov Lampung akan mengambil tindakan disiplin yang melibatkan inspektorat, biro hukum, dan BKD. Hukuman disiplin akan diberikan sesuai aturan yang berlaku. Jika kasus tersebut masuk ke ranah pidana, aparat penegak hukum akan menangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau ternyata ada yang sudah bermain judi online, ini kan melanggar. Kita akan melakukan pembinaan disiplin, ada inspektorat, biro hukum, dan BKD. Kita akan lihat, nanti dia akan kena hukuman disiplin. Tapi nanti kalau sudah masuk ranah pidana, yang menangani aparat penegak hukum, kita serahkan dengan mekanisme yang baku penegakan hukum tindak pidana. Sejauh ini, belum ada yang terindikasi, dan untuk pengecekan gawai kita tidak ke sana, karena HP ini privasi,” jelasnya. (Luki)