Pemkot Kejar Utang, Pemprov Siap Penuhi Panggilan Dewan

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kejar utang dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, guna mempermudah berjalannya roda pemerintahan di Kota Tapis Berseri.

Sekretaris BPKAD Kota Bandarlampung, Zakky Irawan, bertutur bahwa pihaknya menyambut baik usaha Pansus LHP BPK DPRD Provinsi Lampung yang akan memanggil pihak-pihak terkait DBH yang kembali ramai dibicarakan.

Meski demikian, dirinya mengaku akan mempertanyakan jumlah dan uraian DBH ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Jika ada perbedaan angka dari yang ditetapkan dan disalurkan, lanjut dia, pihaknya akan menyurati pemprov bahkan melayangkan gugatan.

“Hingga saat ini kita tidak tahu uraiannya. Kita hanya menerima SK penyaluran DBH, bukan SK pembagian dan untuk apa saja. Kita tahunya sudah ditransfer,” kata Zakky saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/5).

Berdasarkan data yang diterima, Pemprov Lampung masih memiliki utang DBH sebesar Rp 58,5 miliar untuk tahun 2023 berdasarkan hitungan Pemkot Bandarlampung.

Telah disalurkan DBH pajak rokok yang bersumber dari APBN sebesar Rp 7,9 miliar pada tahun 2024. Kemudian DBH daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan air permukaan baru terbayar hingga triwulan ke II 2023 sebesar Rp 48,4 miliar.

“Hitungan kita Rp 106,9 miliar, terbayar Rp 48,4 miliar. Sehingga utang DBH pemprov masih Rp 58,5 miliar. Kita akan kejar data di Kemenkeu untuk tahu persisnya. Jika yang diterima lebih kecil dari yang ditetapkan pusat, kita akan surati pemprov secara kelembagaan,” tegas Zakky.

Terkait DBH tahun 2024, ia menjelaskan belum ada tersalur ke pemkot. Secara prosedur, sambung Zakky, harusnya DBH triwulan pertama sudah bisa disalurkan.

“Belum ada yang tersalur sih untuk yang 2024. Pun ada penyaluran pada tahun ini ya DBH pajak rokok yang harusnya dibayarkan di Desember 2023,” kata dia.

Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya akan menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pekan depan.

“Insyaallah kami hadir ya di DPRD. Karena itu sudah teragendakan,” singkat Marindo. (Agis)