Tanggamus (Netizenku.com): Rutan Kota Agung kini menjadi Narapidana Bebas, Dapat Administrasi Kependudukan (Napas Dapduk) yang merupakan inovasi terbaru yang diinisiasi Rutan Kota Agung bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bertempat di Aula Sekretariat Kabupaten Tanggamus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Napas Dapduk dilaksanakan langsung oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani dan Karutan Kota Agung Benny M Saefulloh, dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kadis Dukcapil Kabupaten Tanggamus , Maradona. Turut hadir dalam kegiatan, Inspektur Kabupaten Tanggamus, Jajaran Kepala Dinas se-Kabupaten Tanggamus, Camat Kota Agung dan Camat Kota Agung Barat.
Karutan, Benny M Saefulloh, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada WBP. “Selama ini, warga binaan yang masuk ke rutan tidak disertai dengan kartu identitas, bahkan kebanyakan hilang saat menghadapi proses hukum. Melalui Napas Dapduk, Insyaallah kedepan warga binaan yang bebas tak perlu lagi repot untuk mengurus KTP, karena akan langsung diberikan saat bebas hari itu juga,” terang Benny.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya usai penandatanganan, Benny berharap Napas Dapduk menjadi langkah awal antara Pemda Kabupaten Tanggamus dan Rutan Kota Agung untuk saling bersinergi mendorong kerjasama-kerjasama dengan dinas yang lain.
“Saat ini, Rutan Kota Agung dihuni 300 orang WBP dengan 163 diantaranya adalah warga Tanggamus. Mereka adalah warga yang membutuhkan perhatian kita, kami berharap Bunda Dewi berkenan untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan bersertifikat melalui Disnaker bagi WBP agar mereka memiliki bekal saat bebas kembali kemasyarakat,” katanya
“Juga bagi mereka yang pernah mengenyam pendidikan, namun tidak sampai selesai, kiranya Bunda dapat mendorong penyelenggaraan Paket A,B,C di Rutan, sehingga WBP bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama,” tambah Benny.
Bupati Tanggamus, Bunda Dewi pun menyambut positif apa yang di sampaikan Karutan. “Insyaallah, apa yang menjadi keluh kesah Karutan, kami akan coba fasilitasi dengan dinas-dinas terkait,” tutup Bunda Dewi. (rls/Arj)
