Tanggamus (Netizenku.com): Meski telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019, tentang penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa/Pekon yang setara dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA, nampaknya belum berlaku di Kabupaten Tanggamus.
Pasalnya, peraturan yang sejatinya sudah berlaku setelah ditetapkan nyatanya baru diberlakukan tahun 2021 ini di Kabupaten Tanggamus. Dan belum sepenuhnya menjalankan amanah yang diatur dalam PP tersebut.
Menurut Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanggamus bidang Organisasi, Defriza mengatakan, setengah hatinya Pemkab Tanggamus dalam melaksanakan amanat yang diatur dalam PP no. 11 tahun 2019 ini terlihat jelas dalam Perbup nomor 9 tahun 2021 yang mengatur besaran Siltap perangkat Pekon.
\”Untuk besaran Siltap berdasar Perbup, Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,- atau setara 120 persen gaji Pokok PNS golongan IIA, Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420, setara 110 persi gaji pokok PNS golongan IIA, kemudian Kaur dan kasi sebesar Rp 2.023.0000, atau setara 100 persen gaji PNS golongan ruang IIA, namun untuk Kepala dusun (Kadus) hanya mendapat siltap sebesar Rp 700.000,\” terang Defriza yang juga sebagai ketua PPDI kecamatan Talangpadang ini, Selasa (6/4).
Sedang jika merujuk pada PP no. 11 tahun 2019 lanjut Defriza, untuk siltap perangkat dalam hal ini Kaur, Kasi dan Kadus tidak ada perbedaan yakni setara 100 persen gaji PNS golongan ruang IIA.\” Tetapi di Perbup jelas sekali perbedaan siltap antara Kadus dengan Kaur dan Kasi ini, namun meski begitu kami pengurus PPDI akan terus mengusulkan dan memperjuangkan agar penghasilan garda terdepan pemerintah ini lebih layak, paling tidak sesuai dengan aturan yang ada,\” harapnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia (PPDI) Kabupaten Tanggamus, telah mengupayakan kepada pemerintah untuk memberikan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA.
Landasan hukum yang menjadi dasar PPDI Kabupaten Tanggamus meminta Pemkab memberikan Siltap kepada Aparatur desa/pekon ialah PP No 11 tahun 2019, di mana dalam penjabaran dari PP No 11 tahun 2019, semestinya sudah diberlakukan dari sejak di keluarkan pada akhir tahun 2019 dan paling lambat awal Januari tahun 2020 yang lalu. (Arj/len)
