Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp905,468 Miliar. Ini tertuang dalam Raperda APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan Bupati Tubaba Umar Ahmad, SP kepada DPRD setempat.
Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp39,564 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp830,108, miliar dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp35,795 miliar.
Sementara Belanja Daerah pada APBD 2021 diproyeksikan sebesar Rp884,968 miliar, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp580,681 miliar, Belanja Modal sebesar Rp158,234 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp141,051 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu dijabarkan Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Fauzi Hasan saat menyampaikan Raperda APBD 2021 dan beberapa raperda lainnya pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Aula Sidang Gedung Sekretariat DPRD Tubaba, Selasa (10/11).
Pada sisi Pembiayaan Daerah, target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp18 miliar, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp38,500 miliar.
Penyampaian Raperda APBD 2021 tersebut menurutnya merupakan tindak lanjut dari kesepahaman jajaran eksekutif dan legislatif atas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) beberapa hari lalu.
”Kami berharap, Rancangan APBD Tahun 2021 ini dapat segera dibahas dalam forum-forum rapat antara jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Tubaba. Mudah-mudahan juga dapat disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harap bupati.
Diketahui, Raperda APBD 2021 disampaikan bersamaan dengan 5 (lima) raperda lainnya, yakni Raperda tentang Irigasi; Raperda tentang Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu dua raperda usul inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.
Sementara dalam paripurna tersebut, DPRD Tubaba telah mengesahkan satu raperda yakni Raperda perubahan atas Perda nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam perubahan Perda tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan nomenklatur, ditingkatkan tipenya, dan ada pembentukan OPD baru. (Arie)
