Tolak UU Cipta Kerja, PMII Lampung Serukan Judicial Review

Redaksi

Jumat, 9 Oktober 2020 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PKC PMII Lampung Hadi Baladi Ummah dalam Aksi Damai Panggung Gerakan PMII di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10), menolak UU Cipta Kerja. Foto: Netizenku.com

Ketua PKC PMII Lampung Hadi Baladi Ummah dalam Aksi Damai Panggung Gerakan PMII di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10), menolak UU Cipta Kerja. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Lampung menyatakan sikap menolak tegas pengesahan RUU Cipta Kerja serta mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Lampung, menggalang laporan penolakan masyarakat untuk dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap PMII Lampung disampaikan dalam aksi orasi di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10).

\”Proses judicial review harus dibangun dan diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dalam proses sidang MK bisa dimenangkan olch elemen yang menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,\” kata Hadi Baladi Ummah selaku Ketua PKC PMII Lampung.

Baca Juga  Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pupung, sapaan akrab Hadi Baladi, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyatakan sikap logis menolak dan mendorong UU Cipta Kerja atau Omnibus Law agar dicabut.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah, sebab banyak elemen masyarakat menolak Omnibus Law, sesuai dengan fungsi elementer eksekutif dan legislatif sebagai keterwakilan suara rakyat.

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau

\”Jika pemerintah enggan mewakili suara rakyat dalam konteks ini penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, PMII Lampung memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar serta akan melakukan konsolidasi yang masif terhadap organ gerakan lain yang juga ikut menolak Omnibus Law,\” ujar Pupung.

Dia menambahkan ada kekonyolan dalam pengesahan RUU Cipta Kerja menurut praktisi hukum.

\”Ini inkonstitusional dan tidak bisa disahkan makanya ada langkah alternatif untuk perppu (peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan),\” ujarnya.

PKC PMII Lampung bersama PB PMII akan mengambil langkah judicial review ke MK dan meminta masyarakat serta aktivis agar tidak terhegemoni dengan sikap pemerintah.

Baca Juga  LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi

\”Kalaupun itu memang hoaks, mana undang-undangnya yang sudah final, itu masih disembunyikan dan dirapihkan,\” katanya.

\”Jangan sampai kita kena prank, main kucing-kucingan dengan pemerintahan,\” lanjut Pupung.

Aksi Damai Panggung Gerakan PKC PMII Lampung diikuti seluruh Pengurus Cabang PMII dari 8 kabupaten/kota seperti Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah. (Josua)

Berita Terkait

Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi
HUT Ke-81 RI, Pemkot Bandar Lampung Gelar Upacara dan Lomba Bersama Forkopimda
Eva Dwiana jadi inspektur upacara HUT ke-81 RI

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:50 WIB

Polisi Gerebek Enam Lokasi di Margakaya Pringsewu, Dua Pria Diamankan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 17:12 WIB

Lantik Delapan Pejabat, Bupati Pringsewu Ingatkan Pentingnya Kerja Nyata

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:53 WIB

Bupati Riyanto Ajak Sekolah Cegah Perundungan dan Kekerasan terhadap Anak

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:50 WIB

Pemkab Pringsewu Gelar Penetrasi Pasar untuk Kendalikan Inflasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:52 WIB

6.149 SKCK Diterbitkan Polres Pringsewu hingga September 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:49 WIB

Pemkab Pringsewu Gelar Gerakan Penetrasi Pasar untuk Kendalikan Harga dan Inflasi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:19 WIB

Bupati Pringsewu: Ormas Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Bupati Pringsewu Ajukan R-APBD 2027 Senilai Rp1,138 Triliun

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa

Senin, 19 Okt 2026 - 19:11 WIB