Pesisir Barat (Netizenku): Masih ingat derita siswa-siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) III Pasar Krui, kecamatan Pesisir Tengah yang terpaksa harus ujian di halaman dan ruang terbuka pekan lalu? Korban penguasa yang menghancurkan sekolah favorit tersebut, memaksa alumni sekolah tersebut melakukan gerakan moral dengan mengumpulkan koin.
Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri, usai menerima kedatangan para alumni SDN III di kantor DPRD Pesisir Barat, mengatakan, pihaknya tidak mungkin menghambat pembangunan sekolah sebagai gedung pengganti yang lahannya diambil untuk pembangunan kantor bupati.
\”Gedung tersebut katanya dihancurkan awal tahun 2017, tapi saat kami membahas APBD TA 2018, tidak ada usulan dari ekskutif tentang pembangunan gedung SDN III,\” kata Piddin yang dikonfirmasi via ponselnya, Kemarin (26/3).
Dijelaskan Piddin, pihaknya tidak mengetahui secara formal tentang lahan sekolah tersebut akan dijadikan areal kantor bupati, karena sebelum sekolah tersebut dihancurkan tidak ada permintaan ekskutif tentang penghapusan asset negara.
\”Sampai saat ini DPRD Pesisir Barat belum mengeluarkan surat persetujuan penghapusan asset negara, termasuk gedung SDN III,\” kata dia.
Piddin berharap, Pemkab Lambar dalam hal ini bupati harus mencarikan solusi yang baik dan cepat untuk kenyamanan dan kepastian anak-anak di Pesibar untuk belajar. \”DPRD tidak akan menghambat pembangunan, terutama sarana sekolah yang sudah dihancurkan, untuk itu ekskutif harus mencari solusi terbaik dan tercepat,\” harapnya.
Masih menurut Piddin, DPRD sudah meminta Pemkab Pesisir Barat untuk membahas Amdal pembangunan kantor bupati dan penghapusan asset, tetapi tidak ada tanggapan positif.
\”Kami sudah ajak pihak ekskutif untuk membahas Amdal pembangunan kantor bupati, dan penghapusan asset, tapi kata mereka (Pemkab,red) asset dengan nilai dibawah Rp2 Miliar tidak perlu penghapusan oleh DPRD,\” jelas Piddin.
Sementara alumni SDN III Pasar Krui, Senin (26/3) melakukan gerakan moral yang diberi gelar \”Gerakan Koin Peduli\” yang mengumpulkan koin dari masyarakat, yang dipusatkan di Tugu Tuhuk, Pesisir Tengah, sebagai rasa prihatin atas tindakan Pemkab yang menghancurkan sekolah yang sudah bersertipikat ISO dengan Nomor ISO: 9001.2008.
\”Ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan bupati yang mengorbankan gedung sekolah, hanya untuk dijadikan sebagai kantor bupati,\” kata salah satu alumni. (Iwan)
