Lampung Timur (Netizenku. com): Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, meminta kepada Dinas PUPR agar dapat menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Hal itu disampaikan saat menggelar rapat koordinasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Aula Utama Setdakab Lampung Timur yang dihadiri para kepala OPD serta Kelompok Kerja (Pokja) terkait.
Zaiful Bokhari menyampaikan, saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah bisa
diikuti mulai Aceh bahkan sampai Papua, tidak ada masalah karena bersifat terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Maka saya meminta kepada dinas terkait untuk dapat menjalankan proses pengadaan barang dan jasa ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,\” katanya.
Yang perlu ditekankan, lanjutnya kepada semua terutama kepada Dinas PUPR dan Pokja yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa ini, jalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme, jangan berfikir macam-macam. Ia juga menegaskan, tidak pernah memerintahkan kepada siapapun.
\”Kemudian Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas saya minta untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana agar tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari,\” ungkapnya.
Masih dikatakannya, terkait dengan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ia minta jajaran Dinas PU dan Konsultan Pengawas untuk bisa betul-betul melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan gambar dan spesifikasi jangan sampai ada persoalan-persoalan di kemudian hari sehingga harus dilakukan pengawasan.
\”Maka saya menegaskan, seorang Bupati ialah untuk memastikan kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik. Saya tidak ingin mengintervensi sehingga jika ditemukan hal-hal yang mengatasnamakan saya, kalau ada maka akan diusut tuntas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan saya adalah bagaimana pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, saya tekankan tidak ada yang namanya perintah dari Bupati Lampung Timur terhadap siapapun yang mengatasnamakan, laksanakan pekerjaan ini sesuai dengan perundang-undangan, jadi tidak ada namanya titipan pesan untuk setiap kegiatan, kalau saya temukan hal-hal demikian maka pasti akan kita bersihkan, saya tidak akan main-main,\” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Lampung Timur memiliki 217 paket lelang dengan rincian, Dinas PUPR sebanyak 204 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 1 paket, Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan 5 paket, Dinas Pariwisata 1 paket, serta Sekretariat Daerah Lampung Timur 1 paket. Untuk diketahui, selain 217 paket lelang tersebut, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan lelang untuk 59 paket yang mana telah dilakukan teken kontrak. (Nainggolan)
