Lampung Timur (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) Tentang Perubanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,356 triliun, Senin (5/8).
Laporan Badan Anggaran DPRD Lamtim yang dibacakan oleh Nawawi Iskandar menyampaikan, bahwa dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamtim Tahun Anggaran 2019 di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan penataan kegiatan, penghapusan dan pengalihan kegiatan disesuaikan dengan fungsi yang diperlukan untuk menghindari tumpangan anggaran dari masing-masing.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula Rp2,23 triliun setelah proses pembahasan menjadi sebesar Rp2,35 triliun bertambah sebesar Rp120,53 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maka Rancangan Proyeksi RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut, Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,21 triliun yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp136,17 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp1,56 miliar, Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp514,86 miliar.
\”Sedangkan jumlah Belanja Daerah sebesar Rp2,35 triliun terdiri dari Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung,\” ungkapnya.
Sementara Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari, mengatakan setelah mendengar secara seksama Laporan Badan Anggaran DPRD dan yang selanjutnya telah ditetapkannya keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, akan disampaikan ke Gubernur.
\”Maka untuk lebih lanjut bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil-hasil evaluasi dari Gubernur disetujui bersama ini sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi akan kami lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil-hasil evaluasi dari Gubernur nanti akan kami tindaklanjuti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD, guna penyempurnaan dan perbaikan sehingga proses penetapan Peraturan Daerah selanjutnya dapat kita lakukan,\” ungkapnya. (Nainggolan)
