Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad, SP menyampaikan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna, Senin (22/7) di gedung DPRD, di Tiyuh/Kampung Panaragan Kecamatan Tulangbawang Tengah.
Selain penyampaian KUA-PPAS APBD tahun 2020 mendatang, bupati bersama waka I DPRD menandatangani MoU KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2019. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tubaba Yantoni, dengan dihadiri sebanyak 21 orang dari 30 orang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, Sekdakab Herwan Sahri, Forkopimda, dan para pejabat eselon.
Umar Ahmad, mengatakan selain melaksanakan penandatanganan MoU KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, jajaran eksekutif juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020, yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan juga sumber penggunaan pembiayaan, yang disertai asumsi yang mendasarinya, yaitu antara lain perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara tiap urusan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.
\”Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari upaya pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tubaba Tahun 2017-2022,\”ungkap bupati, yang disampaikan wakil bupati Fauzi Hasan,SE.MM dalam rapat paripurna, Senin (22/7).
Bupati mengatakan, pembangunan Kabupaten Tubaba tahun 2020 akan berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan hidup masyarakat.
Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; Pembangunan SDM melalui peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan dasar; Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan Peningkatan Nilai Tambah Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan; Reformasi Birokrasi; dan Peningkatan Investasi Melalui Kemudahan Berusaha
\”Selain upaya kita dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tubaba, kita juga harus dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Lampung,\” jelasnya.
Dengan mengacu kondisi potensi pendapatan yang diproyeksikan akan diperoleh Kabupaten Tubaba, maka KUA-PPAS tahun anggaran 2020 disusun dengan asumsi-asumsi dan realita kebutuhan belanja yang benar-benar prioritas untuk didanai.
Secara ringkas, Pendapatan Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp747,351 Miliar dengan rincian PAD yang ditetapkan sebesar Rp35,069 Miliar. Dana Perimbangan, sebesar Rp502,580 Miliar, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp209,701 Miliar.
\”Untuk proyeksi Dana Perimbangan tersebut di atas belum termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020,\” paparnya.
Sementara, pada Belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp811,472 Miliar yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp393,080 Miliar, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp418,392 Miliar. Untuk Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp91,121 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp27 Miliar.
\”KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 ini, nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020. Kami berharap kita semua dapat saling bahu membahu menghadapi keterbatasan keuangan daerah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, seraya terus melakukan upaya pengelolaan APBD secara lebih cermat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,\” pungkasnya. (Arie)
