4 Fraksi Siap Kawal Pansus, 3 Tegaskan Nolak

Redaksi

Selasa, 3 Juli 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Tiga fraksi DPRD Lampung menolak Pembentukan panitia khusus (Pansus) tindak pidana kejahatan money politics atau politik uang.

Ketiganya yakni Fraksi Partai Golkar, PAN dan PKB. Alasannya, mereka berdalih DPRD tidak boleh mengintervensi lembaga penyelenggara pilkada.

\”Setelah kita pelajari dari berbagai aturan Pilkada Gubernur dan PKPU, yang harus digaris bawahi adalah bahwa Lembaga DPRD tidak ada kewenangan mencampuri urusan tehnis, oleh karena itu DPRD tidak ada aturannya mengintervensi itu, \” jelas Ketua Fraksi PAN Lampung, Agus Bhakti Nugroho.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, tiga Fraksi tidak ikutan dalam masalah itu dan menilai dinamika politik di Lampung biasa saja. \”Kami sudah perintahkan kepada anggota kita di Banmus untuk mengecek, apakah benar akan dibuatkan jadwal pansus itu  dan apakah 5 pimpinan itu dipanggil,  makanya kami mengutus anggota kita di Banmus mengecek itu,\” kata Agus.

Baca Juga  Panwaslu TBU Limpahkan Kasus Handuk Rycko Menoza ke Bawaslu Kota

Anggota Komisi III DPRD Lampung ini juga menilai, produk apa yang akan ditanggapi oleh pansus tersebut, karena sampai saat ini tahapannya masih belum selesai.

\”Pleno KPU kan tanggal 9 Juli,  jadi produk hukum apa yang mau dipansusin. Mau mansusin apa, keputusannya (KPU) belum ada,\” tegas Agus.

Senada, Ketua Fraksi Golkar Lampung, Tony Eka Candra, mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya bukan menolak pembuatan pansus tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah produk hukumnya, tidak ada lembaga DPRD mengintervensi hasil pilkada tersebut.

\”Kita sebetulnya bukan menolak, tapi setelah kita pelajari bahwa sesuai aturan, tidak ada yang mengatur dibuatnya pansus tersebut,\” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta agar fraksi lainnya menunggu hasil akhir dari pleno KPU Lampung pada 9 Juli mendatang. \”Kan hasil pleno KPU tentang keputusan  hasil pilkada gubernur itu belum selesai,  nanti 9 Juli,  maka kita tunggu saja,\” katanya.

Baca Juga  Perubahan Kebijakan BPJS Kes, Komisi V DPRD Lampung Minta Tinjau Ulang

Pihaknya juga mendukung langkah-langkah dari KPU dan Bawaslu Lampung dan mempercayai bahwa sebagai penyelenggara pemilu mereka bisa menjalankan fungsinya. \”Kita tunggu saja,  dan hormati apapun keputusan dari KPU nanti,\” harapnya.

Sama halnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, M. Effendi, menegaskan menolak pembentukan pansus tersebut. \”Intinya kita menolak Pembentukan pansus itu,\” tegasnya kepada Netizenku.com.

Terpisah, empat fraksi di DPRD Lampung menggelar rapat di ruangannya masing-masing untuk memantapkan hal itu. Masing-masing Fraksi PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, dan NasDem.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, membenarkan, rapat membahas pembentukan pansus politik uang. \”Artinya kita akan melihat lembaga DPRD bersikap sejauh mana terkait persoalan ini,\” tegas Watoni.

Menurutnya, permasalahan tersebut harus disikapi dengan tegas. Pasalnya, money politics adalah bentuk kejahatan.

Baca Juga  Hamrin Sugandi dari PAN ke NasDem Lampung

Komunikasi dengan partai lain pun sudah dilakukan. Dan, hampir semua fraksi mendukung dibentuknya pansus. \”Karena Lampung sudah darurat money politics. Sekarang pembahasan sudah di tingkat pimpinan,\” tandasnya.

Ketua Fraksi Nasdem, Fauzan Sibron, menyatakan partainya sepenuhnya mendukung dan mengawal proses ini sampai selesai. \”Insyaallah kita sudah tandatangani pansus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dijadwalkan di badan musyawarah (banmus) dan diparipurnakan. Ini bukan menang atau kalah. Tapi kita lihat money politics ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),\” ucap dia.

Menurutnya, politik uang sangat menciderai pilkada di Lampung dan sudah merendahkan martabat provinsi ini. Fraksi NasDem akan mengirimkan satu orang perwakilan untuk duduk di pansus.

\”Kita hanya diwakili satu orang karena pansus berjumlah delapan anggota. Sisanya, PDIP 2 orang,  Demokrat 2, Gerindra 2,  dan PKS 1,\” jelasnya. (Red)

Berita Terkait

Mirza Dipuji Rekan Seangkatan Sebagai Pemimpin Bijaksana dan Penuh Misi
Doa Guru Untuk Mirza
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD
Gerindra Konsolidasi dan Deklarasikan Calon Bupati Tanggamus
Raffi Ahmad dan Marsel Widianto Ajak Warga Lampung Menangkan RMD
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Berita Terkait

Sabtu, 25 Mei 2024 - 22:20 WIB

Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:41 WIB

Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:59 WIB

KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Rabu, 22 Mei 2024 - 18:48 WIB

Kemen PPPA, Aisyiyah dan YAICI Cegah Konsumsi Kental Manis Hindari Stunting

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:33 WIB

Bandarlampung Ajukan Kenaikan Tukin ASN

Selasa, 21 Mei 2024 - 21:20 WIB

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi Maju Pilwakot

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:42 WIB

Lecehkan Adat Lampung, Ketua KPU Balam Ditarget Bui

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:39 WIB

Smart Home Powered by PLN Siap Sambut Pengunjung PRL

Berita Terbaru

Pesawaran

Gubernur Lampung Hadiri Pengajian Akbar Al-Hidayah di Kedondong

Senin, 27 Mei 2024 - 18:33 WIB

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Lampung

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB