4 Fraksi Siap Kawal Pansus, 3 Tegaskan Nolak

Redaksi

Selasa, 3 Juli 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Tiga fraksi DPRD Lampung menolak Pembentukan panitia khusus (Pansus) tindak pidana kejahatan money politics atau politik uang.

Ketiganya yakni Fraksi Partai Golkar, PAN dan PKB. Alasannya, mereka berdalih DPRD tidak boleh mengintervensi lembaga penyelenggara pilkada.

\”Setelah kita pelajari dari berbagai aturan Pilkada Gubernur dan PKPU, yang harus digaris bawahi adalah bahwa Lembaga DPRD tidak ada kewenangan mencampuri urusan tehnis, oleh karena itu DPRD tidak ada aturannya mengintervensi itu, \” jelas Ketua Fraksi PAN Lampung, Agus Bhakti Nugroho.

Menurutnya, tiga Fraksi tidak ikutan dalam masalah itu dan menilai dinamika politik di Lampung biasa saja. \”Kami sudah perintahkan kepada anggota kita di Banmus untuk mengecek, apakah benar akan dibuatkan jadwal pansus itu  dan apakah 5 pimpinan itu dipanggil,  makanya kami mengutus anggota kita di Banmus mengecek itu,\” kata Agus.

Baca Juga  DAMAR Daftar Ke KPU Tanggamus: Bawa Pimpinan Parpol Pengusung dan Unsur Pendukung 

Anggota Komisi III DPRD Lampung ini juga menilai, produk apa yang akan ditanggapi oleh pansus tersebut, karena sampai saat ini tahapannya masih belum selesai.

\”Pleno KPU kan tanggal 9 Juli,  jadi produk hukum apa yang mau dipansusin. Mau mansusin apa, keputusannya (KPU) belum ada,\” tegas Agus.

Senada, Ketua Fraksi Golkar Lampung, Tony Eka Candra, mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya bukan menolak pembuatan pansus tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah produk hukumnya, tidak ada lembaga DPRD mengintervensi hasil pilkada tersebut.

\”Kita sebetulnya bukan menolak, tapi setelah kita pelajari bahwa sesuai aturan, tidak ada yang mengatur dibuatnya pansus tersebut,\” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta agar fraksi lainnya menunggu hasil akhir dari pleno KPU Lampung pada 9 Juli mendatang. \”Kan hasil pleno KPU tentang keputusan  hasil pilkada gubernur itu belum selesai,  nanti 9 Juli,  maka kita tunggu saja,\” katanya.

Baca Juga  Baliho PKB Muhaimin Iskandar di Arena Muktamar Ke-34 NU

Pihaknya juga mendukung langkah-langkah dari KPU dan Bawaslu Lampung dan mempercayai bahwa sebagai penyelenggara pemilu mereka bisa menjalankan fungsinya. \”Kita tunggu saja,  dan hormati apapun keputusan dari KPU nanti,\” harapnya.

Sama halnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, M. Effendi, menegaskan menolak pembentukan pansus tersebut. \”Intinya kita menolak Pembentukan pansus itu,\” tegasnya kepada Netizenku.com.

Terpisah, empat fraksi di DPRD Lampung menggelar rapat di ruangannya masing-masing untuk memantapkan hal itu. Masing-masing Fraksi PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, dan NasDem.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, membenarkan, rapat membahas pembentukan pansus politik uang. \”Artinya kita akan melihat lembaga DPRD bersikap sejauh mana terkait persoalan ini,\” tegas Watoni.

Menurutnya, permasalahan tersebut harus disikapi dengan tegas. Pasalnya, money politics adalah bentuk kejahatan.

Baca Juga  10 Februari Edy Irawan dan 194 Pengurus Demokrat Dilantik

Komunikasi dengan partai lain pun sudah dilakukan. Dan, hampir semua fraksi mendukung dibentuknya pansus. \”Karena Lampung sudah darurat money politics. Sekarang pembahasan sudah di tingkat pimpinan,\” tandasnya.

Ketua Fraksi Nasdem, Fauzan Sibron, menyatakan partainya sepenuhnya mendukung dan mengawal proses ini sampai selesai. \”Insyaallah kita sudah tandatangani pansus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dijadwalkan di badan musyawarah (banmus) dan diparipurnakan. Ini bukan menang atau kalah. Tapi kita lihat money politics ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),\” ucap dia.

Menurutnya, politik uang sangat menciderai pilkada di Lampung dan sudah merendahkan martabat provinsi ini. Fraksi NasDem akan mengirimkan satu orang perwakilan untuk duduk di pansus.

\”Kita hanya diwakili satu orang karena pansus berjumlah delapan anggota. Sisanya, PDIP 2 orang,  Demokrat 2, Gerindra 2,  dan PKS 1,\” jelasnya. (Red)

Berita Terkait

PAN Terus Pantau Banjir Bandar Lampung
PAN Kembali Kunjungi Korban Banjir
Gelisahku, Mungkin Kegelisahan Pj Gubernur Samsudin Juga
UMP Lampung 2025 Naik Rp176.573, Ahmad Syaifullah: Untuk Menjaga Daya Beli Pekerja dan Daya Saing Usaha
Kepala Daerah Terpilih Jangan Ingkari Janji, Selanjutnya Pj Gubernur Samsudin Bilang Begini…
Standar Hidup Layak di Lampung Rp938 Ribu/Bulan, Jadi PR Besar Mirza-Jihan
Selamat! 2025 Lampung Punya Gubernur Baru, Sembilan Petahana Tumbang
Besok, Nukman Pantau Langsung Sejumlah TPS di Lambar

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:52 WIB

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas, Pj. Gubernur Samsudin Resmikan Rute Penerbangan Way Kanan – Jakarta

Rabu, 18 Januari 2023 - 18:19 WIB

Mahasiswa KKN Unila Edukasi Warga Pakuanratu Manfaatkan Perkarangan

Senin, 27 Desember 2021 - 17:57 WIB

Cuaca Buruk Diprakirakan Melanda Pergantian Tahun

Kamis, 30 Juli 2020 - 10:12 WIB

EVP Divre IV: Peresmian Bangunan Baru Stasiun Waytuba Buka Ekonomi Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2020 - 20:59 WIB

Arinal Tebar Bibit Ikan di Sungai Tiuh Negara Batin

Kamis, 19 September 2019 - 05:01 WIB

Rail Clinic PT KAI Divre IV Baksos di Negeri Agung

Jumat, 26 Juli 2019 - 16:26 WIB

Warga Bantaran Rel Blambangan Pagar Nikmati Rail Clinic

Kamis, 7 Februari 2019 - 13:54 WIB

3.414 Keluarga di Blambangan Umpu Terima Bantuan PKH

Berita Terbaru