Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Kota Bandarlampung rutin memberikan laporan kepada Pemerintah Kota (Pemkot).
Sebanyak 93 persen kepemilikan saham di BPR Syariah adalah milik Pemkot Bandarlampung, sementara yang 7 persen dimiliki 26 pemegang saham lainnya.
\”Bank syariah ini BUMD Pemkot. Jadi segala sesuatu kegiatannya agar diinformasikan, karena 93 persen pemilik saham terbesar adalah Pemkot,\” kata Eva Dwiana, Sabtu (24/4).
Baca Juga: Wali Kota Minta BPR Syariah Bandarlampung Perbanyak Kantor Cabang
Wali Kota menilai selama ini BPR Syariah Kota Bandarlampung berjalan sendiri.
\”Mulai sekarang semua harus berubah, kami mau bersama mengangkat nama Kota Bandarlampung,\” ujar dia.
Direktur Utama BPR Syariah Kota Bandarlampung, Ridwansyah, mengatakan pihaknya rutin membuat laporan bulanan, baik offline maupun online.
\”Setiap tiga bulan kita publikasikan, itu wajib, setiap bank melakukan publikasi. Bisa di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk di papan-papan pengumuman. Artinya transparansi apapun yang kita lakukan,\” kata dia.
Seluruh proses transaksi keuangan di BPR Syariah Kota Bandarlampung, lanjut Ridwansyah, transparan dan setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), OJK, Inspektorat, dan BPK RI.
\”Kalau tidak transparan bisa kena tegur dan sanksi dari OJK,\” pungkas dia. (Josua)
