oleh

Soal Pungutan Diklat APSI, DPD Akan Lanjutkan Pembahasan di Pusat

Bandarlampung (Netizenku.com): Sebelas anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat kerja terkait permasalahan biaya kegiatan penguatan pengawas sekolah/madrasah di Kota Bandarlampung di Ruaang Rapat Walikota Bandarlampung, Jumat (25/5).

11 anggota tersebut yakni Ahmad Sadeli Karim, Novita Anakotta, Andi Surya, Fahira Idris, Daryati Uteng, Bahar Buasan, Pdt. Carles Simaremare, Ahmad Nawardi, Abdurrahman Abubakar Bahdim, Shaleh Muhamad Aldjufri, dan Mamberob Yosefhus Rumakiek.

Dari pihak pemkot dihadiri oleh Asisten I Sukarma Wijaya, Plt Bappeda Khaidarmansyah, Kadiskominfo Sahril Alam, dan Inspektur Kota Bandarlampung Muhammad Umar.

Baca Juga  Pembayaran Insentif Guru Honorer di Bandarlampung Akan Pakai Sistem Transfer

Kesempatan itu juga dihadiri oleh kepengurusan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) provinsi dan kabupaten/kota di Lampung.

Kedatangan tim BAP DPD RI ini menindklanjuti adanya surat dari APSI Kota Bandarlampung yang diketuai Heri Wijaya.

Dalam surat nomor: 04/APSI/-BL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang biaya kegiatan penguatan pengawas sekolah/madrasah menanyakan beberapa hal.

Baca Juga  Warga Masih Alami Pembengkakan Tagihan Listrik

Pertama terkait untuk mengikuti program penguatan kompetensi pengawasan sekolah atau madrasah dengan pola 61 jam pelajaran, masih harus dibebani dengan biaya mandiri atau dari pengawas sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pengawas sekolah/madrasah dari kabupaten/kota di luar Kota Bandarlampung ada yang harus membayar secara mandiri sebesar Rp3 juta per orang. Untuk itu APSI Bandarlampung mempertanyakan apakah pengawas sekolah/madrasah harus membiayai sendiri untuk mengikuti program tersebut.

\”Hal ini kami pertanyakan legalitas kegiatan tersebut mengingat semangat good and clean government yang telah dicanangkan oleh pemerintah Jokowi-JK,\” kata Heri.

Baca Juga  20.840 Kendaraan Luar Lampung Dicegat Masuk Bandarlampung

Sementara itu, Andi Surya yang merupakan DPD RI dari Lampung, mengaku akan melanjutkan pembahasan ini dengan memanggil pihak kementerian terkait.

\”Kita akan melanjutkan pembahasan ini di pusat. Sepulangnya kami ke Jakarta, nanti kita akan panggil perwakilan kementerian terkait guna menanyakan hal-hal yang memang masih tabuh dan masih multitafsir,\” singkatnya.(Agis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *