Soal Pembiaran Money Politics di Pilgub, Lawyer Herman-Sutono Minta DKPP Tegas, Tak Hanya Tegur

Redaksi

Jumat, 3 Agustus 2018 - 10:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Resmen Khadafi, Lawyer pasangan calon nomor urut dua, Herman HN – Sutono berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berani mengambil sikap tegas untuk memecat dan memproses secara pidana Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah atas dugaan pelanggaran etik di pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Mudah-mudahan DKPP bisa memberikan sanksi (berupa pemecatan). Karena Ketua Bawaslu Lampung,
Fatikhatul Khoiriyah telah diberikan sanksi sebanyak 2 kali teguran keras,” kata Khadafi, Kamis (2/8) malam.

Baca Juga  Ratusan Masa Tagih Janji Kapolda

Ketika ini terbukti, dirinya berharap DKPP tidak memberi teguran lagi, tetapi langsung memecat. \”Apabila ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu Lampung bisa diberi rekomendasi pidana agar mabes Polri bisa memproses secara hukum,\” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan dugaan pelanggaran pidana dengan melakukan pembiaran paslon nomor urut tiga (Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim) melakukan kejahatan pemilu.

Baca Juga  Pleno Rekapitulasi KPUD Pesawaran, Paslon 1 dan 2 Ogah Tandatangan Berita Acara

“Itu sudah menjadi bagian dari kejahatan. Karena tidak ada satupun proses penanggkapan dilakukan oleh Panwas maupun Bawaslu melalui temuan di lapangan. Sebab, semua temuan itu laporan dari masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap DKPP dapat secara tegas memecat dan merekomendasi proses atas dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukan.

“Ini pembelajaran buat seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia agar jangan bermain-main dengan uang rakyat. Masa dengan anggaran sekitar Rp 92 miliar, tetapi hasilnya terjorok se-Indonesia,” harapnya.

Baca Juga  Gelar Rakor, Panwaslu Pesibar Perkuat Struktur

“Saya juga meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar melakukan audit investigasi terhadap laporan pertanggung jawaban anggaran pilkada provinsi Lampung,” tambahnya. (*/Red)

Berita Terkait

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan
DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan
Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 13:25 WIB

Bupati Pesawaran Klaim Tidak Anti Kritik

Jumat, 12 April 2024 - 19:31 WIB

Hujan Deras Guyur Pesawaran, Beberapa Wilayah Tergenang Banjir

Kamis, 4 April 2024 - 21:12 WIB

Pemkab Pesawaran Kembali Adakan Gerakan Pangan Murah

Rabu, 3 April 2024 - 19:02 WIB

Bupati Pesawaran Kunjungi Kementan RI, Ini Usulannya

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:01 WIB

Dendi Harap Pemprov Lampung Terus Perhatian ke Pemkab Pesawaran

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:49 WIB

Kapolres Pesawaran Imbau Organ Tunggal Tak Setel Musik Remik

Jumat, 15 Maret 2024 - 18:57 WIB

Jumat Curhat, Kapolres Pesawaran Ajak Orang Tua Awasi Anak-anak

Selasa, 12 Maret 2024 - 16:25 WIB

Dendi Tinjau Longsor dan Banjir di Desa Sukajaya Lempasing

Berita Terbaru

Mantan Bupati Kabupaten Tubaba, Umar Ahmad. Foto: Ist.

Lampung

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 Apr 2024 - 21:58 WIB

Direktur Eksekutif YKWS, Febrilia Ekawati. Foto: Arsip.

Bandarlampung

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam

Kamis, 18 Apr 2024 - 21:32 WIB

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung, Adiansyah. Foto: Kiriman WA Adiansyah.

Bandarlampung

Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen

Kamis, 18 Apr 2024 - 20:38 WIB