Soal Pemberhentian Jamkeskot, Kadinkes dan Kohar tak Sejalan

Redaksi

Senin, 7 Mei 2018 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Rencana pemberhentian program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Bandarlampung oleh Plt Walikota Yusuf Kohar, rupanya tak sejalan dengan keinginan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Edwin Rusli.

Menurut Edwin Rusli, pihaknya belum mengetahui kalau ada rencana seperti itu dari Plt Walikota. \”Kalau rencana pemberhentian Jamkeskot oleh Plt Walikota saya belum tahu,\” ujar Edwin saat ditemui Netizenku.com, Senin (7/5).

Baca Juga  Jelang Mudik, PMI Siapkan 300 Relawan

Dirinya pun membandingkan program Jamkeskot yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Kalau BPJS kan hanya sebagaian masyarakat yang baru ikut. Karena untuk mengikutkan masyarakat ke dalam program itu butuh proses. Kalau Jamkeskot kan berlaku untuk masyarakat Bandarlampung yang tidak mampu, hanya tinggal bawa KK dan KTP saja jikalau ingin berobat,\” imbuhnya.

Baca Juga  Eva Dwiana Diduga Campur Tangan Ihwal MTQ

Ia juga mengatakan, pemberhentian tersebut hanya bisa dilakukan oleh Herman HN saat kembali menjabat sebagai walikota pasca cuti. \”Karena itu kebijakan strategis, yang boleh memberhentikan programnya ya hanya Pak Herman HN,\” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Yusuf Kohar soroti program Jaminan Kesehatan Kota dalam evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di triwulan pertama tahun 2018.

Baca Juga  JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Siap Digunakan Saat Mudik Lebaran

Menurut Kohar, sudah seharusnya program Jamkeskot dialihkan ke program Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, lantaran hanya melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp60 miliar.

\”Untuk apa kita nanganin orang sakit sampai menghabiskan uang Rp60 miliar. Lebih baik kita masukan ke BPJS saja, paling kita hanya menangani 50 sampai 60 ribu jiwa saja, dikalikan dengan bayaran perbulannya, kita hemat banyak,” ujar Kohar .(Agis)

Berita Terkait

YKWS: Banjir di Balam Bukan Semerta Bencana Alam
Libur Lebaran, Lonjakan Wisata Balam Capai 30 Persen
Tak Hanya Citra Garden, Pengembang Perumahan Diminta Proaktif
Soal Banjir, Dewan Nilai Pemkot Balam bak Pemadam Kebakaran
Awal Mei PDI-P Balam Buka Penjaringan, Eva Dwiana Masih Miliki Kans
PLN UID Lampung Siap Amankan Pasokan Listrik Idul Fitri 1445H
PGN Pastikan Layanan Gas Bumi Aman dan Handal Selama Idul Fitri 1445 H
5.752 WBP Kanwil Kemenkumham Lampung Diusulkan RK Idul Fitri 2024

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 20:05 WIB

Disnaker Lampung Bakal Turunkan Tim Pengawas dan Mediator untuk Selesaikan Permasalahan THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:59 WIB

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 April 2024 - 19:49 WIB

Realisasi penyaluran KUR Peternakan Lampung Capai Rp1,51 triliun

Kamis, 18 April 2024 - 21:58 WIB

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan

Kamis, 18 April 2024 - 20:42 WIB

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Wujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional

Kamis, 18 April 2024 - 19:49 WIB

DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan

Kamis, 18 April 2024 - 13:38 WIB

Lampung Memperkaya Kalender Pariwisata dengan 90 Kegiatan Tahun 2024

Kamis, 18 April 2024 - 12:42 WIB

6 Trayek Baru Angkutan Perintis Lampung Diajukan

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB