Siapkan Data dan Saksi, Posko Demokrasi Siap Laporkan 14 Panwas ke Polres

Redaksi

Selasa, 24 Juli 2018 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Tak terima dengab hasil Pilgub yang terpilih karena praktik kecurangan politik uang, Posko Demokrasi segera melaporkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota ke Polda Lampung, dalam waktu dekat. Laporan ini merupakan tindak lanjut, dugaan politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.

Koordinator Posko Demokrasi, Rismayanti mengatakan, dalam menjalankan pengawasan selama pilgub lalu, Bawaslu beserta panwaslu terkesan tidak serius menindak lanjuti dugaan politik uang yang dilaporan masyarakat.

Baca Juga  KPU Lampung Bangun Aplikasi Bank Data Kepemiluan

Menurut Risma dalam penyelenggaeaan pilgub lalu, panwas melanggar pasal 29 UU no 1 tahun 2015 tentang kewajiban-kewajiban pengawas pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Pada point C menerangkan, bawaslu¬† wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan laporkan 14 panwas ke polres masing-masing daerah (minus Waykanan, red),\” jelas Risma, kepada Netizenku.com, Selasa (24/7).

Baca Juga  Gelar Aksi di Gakkumdu, Masa Minta Khoir Diganti hingga Usir SGC

Sebagai langkah awal, kata dia, pihaknya akan laporkan panwaslu Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesawaran. Dan saat ini, jelasnya, pihaknya sedang mengumpulkan data-data maupun saksi-saksi.

Melihat realitas di lapangan, lanjutnya, politik uang yang dilakukan oleh paslon Arinal-Nunik begitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Namun banyaknya Laporan masyarakat ke Panwas dimentahkan, dan tidak ada tindak lanjut karena hanya berdasar pada keadilan Prosedural.

Baca Juga  Mingrum Gumay Serap Aspirasi Warga P3A Lampung

\”Jelas ini adalah Bukti nyata Bawaslu Lampung beserta jajarannya di kabupaten kota melanggar Pasal 29 UU NO. 1 tahun 2015, dengan melakukan pengabaian terhadap Laporan Masyarakat terkait adanya Money Politic,\” ujar dia. (Red)

Berita Terkait

Mirza Dipuji Rekan Seangkatan Sebagai Pemimpin Bijaksana dan Penuh Misi
Doa Guru Untuk Mirza
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD
Gerindra Konsolidasi dan Deklarasikan Calon Bupati Tanggamus
Raffi Ahmad dan Marsel Widianto Ajak Warga Lampung Menangkan RMD
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Senin, 27 Mei 2024 - 11:18 WIB

FGD AMSI Perkuat Literasi Digital di Lampung

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:18 WIB

Hadapi WSL, Pemprov Ajukan Penerbangan Ekstra ke Krui

Minggu, 26 Mei 2024 - 16:00 WIB

Dinkes Anggap Kesadaran Masyarakat Picu Meroketnya Kasus DBD

Sabtu, 25 Mei 2024 - 22:20 WIB

Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:41 WIB

Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat

Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:32 WIB

HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:53 WIB

Arinal Minta PRL Tidak Kental Komersialisasi, Warga: Ini Bukan Pesta Rakyat

Berita Terbaru

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Lampung

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

Foto: Ist

Bandarlampung

Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar

Senin, 27 Mei 2024 - 15:04 WIB

Ketua AMSI Lampung, ketika menyampaikan sambutan. Foto: Luki.

Lampung

FGD AMSI Perkuat Literasi Digital di Lampung

Senin, 27 Mei 2024 - 11:18 WIB