Sanksi Moral Menanti Jika Tak Laporkan Harta Kekayaan

Redaksi

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa saat ini KPK telah memiliki program pencegahan terintegrasi, ditambah lagi dengan dibentuknya Komite Advokasi Daerah (KAD), diharapkan jika terdapat hambatan yang terjadi pada pelayanan publik dan lainnya dapat segera diproses berdasarkan informasi yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH), Adlinsyah Malik Nasution, usai menghadiri acara pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Lampung di Balai Keratun, Selasa (17/7).

Baca Juga  Peningkatan Urbanisasi di Balam, Per Semester 2023 Mencapai 1000 Jiwa 

“Kita sudah menyusun beberapa rencana aksi, dan setelah ini akan ada diskusi-diskusi. Tadi para satker yang ahdir juga meminta ada pembahasana terkait perizinan, bagaimana prosesnya, berapa lama waktunya, nanti akan kita bicarakan bersama. Kita berharap ini menjadi perbaikan kedepan, demi perbaikan daerah. Forum KAD inilah wadah untuk menyampaikan segala kendala yang ditemukan dilapangan,” ucapnya.

Baca Juga  Warga Sukabumi dan Mahasiswa Tuntut Pemkot Cabut Izin Berdiri Tower Telekomunikasi

Terkait persoalan pajak, Adlinsyah mengungkapkan, ada banyak jenis pajak yang berada di daerah, namun apakah semua sudah diserahkan ke kas daerah. “ini yang harus kita cek. Caranya dengan mengoptimalkan potensi daerah, kita menggunakan alat rekam pajak, sehingga bisa diketahui pendapat yang diperoleh oelh suatu badan dan berapa pajak yang harus dikeluarkan,” paparnya.

Ia juga menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menurut Adlinsyah, LHKPN harus dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya. “Kita tidak berbicara sanksi, karena itu tergantung pada aturan yang telah dibuat daerah. Yang perlu digaris bawahi adalah, LHKPN merupakan tanggungjawab moral bagi masing-masing penyelenggara negara, jadi wajib dilaporkan” ungkap Adlinsyah. (Aby).

Berita Terkait

Paket Internet #SuperSeru Tawarkan Kuota Lebih Banyak Internetan Jadi Lebih Seru
Forum Investasi Lampung Segera Sampaikan Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan 
Ramaikan! Berikut Jadwal Vaksinasi Rabies di 20 Kecamatan Se-Bandarlampung
Pemkot Kejar Utang, Pemprov Siap Penuhi Panggilan Dewan
Ketua KNPI Lampung Kembalikan Berkas ke 3 Parpol
Distan Balam Ajukan Penambahan Pupuk Subsidi
5 Bulan Tertunda, Kantor Bawaslu Balam Diresmikan
Pekan Depan Distan Balam Gelar Vaksinasi Rabies di 20 Kecamatan

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:35 WIB

Tunjang Ketahanan dan Swasembada Pangan, Dendi Tanam Kedelai

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:25 WIB

Dendi Tekankan Penyelenggara Pemilu Jaga Netralitas

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:04 WIB

Ketua TP PKK Pesawaran Hadiri Acara Puncak HUT ke-44 Dekranas

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:19 WIB

BPK RI Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pesawaran Tahun 2023

Senin, 13 Mei 2024 - 16:24 WIB

DPRD Pesawaran Nilai Polemik Lahan 329 H Persoalan Simpel

Minggu, 12 Mei 2024 - 17:46 WIB

Masyarakat Rejosari Gotong Royong Bongkar Gedung Balai Pekon untuk Renovasi

Minggu, 12 Mei 2024 - 12:58 WIB

Melawan, Pelaku Jambret Dihadiahi Timah Panas Tekab 308 Polres Pesawaran

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:14 WIB

Polres Pesawaran Koordinasi Penangkapan Buaya di Teluk Pandan

Berita Terbaru

Pringsewu

APDESI Pringsewu MoU dengan Advokat Nurul Hidayah

Sabtu, 18 Mei 2024 - 21:29 WIB

Pringsewu

Curi Alat Pres Genteng, Dua Warga Tanggamus Diamuk Massa

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:40 WIB

Kepala BPKAD Kota Bandarlampung, M Nur Ramdhan, didampingi Sekretaris BPKAD Zakky Irawan dan Humas Kota Bandarlampung Ali Rozi. (Foto: Agis)

Lainnya

Pemkot Siap Hadapi Tudingan LCW Soal Dugaan Tipikor

Sabtu, 18 Mei 2024 - 14:54 WIB