Saksi Paslon 2 WO di Pleno KPU Lamteng

Redaksi

Kamis, 5 Juli 2018 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Tengah (Netizenku.com): Lagi, setelah sebelumnya Pesawaran, sikap Walk out juga terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara Gubernur-Wakil Lampung di KPU Lampung Tengah (Lamteng) yang berlangsung di Hotel Sparks Convention Bandarjaya, Kamis (5/7).

Saksi pasangan calon (Paslon) nomor 2 keluar dari ruang rapat dan tidak mau menandatangani berita acara. Saat diwawancarai, saksi dari paslon nomor 2, Wahyudi mengaku meninggalkan rapat yang sedang berlangsung karena merasa keberatan atas pelaksanaan Pilgub yang dianggap gagal karena terjadi indikasi money politics.

Wahyudi yang juga anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dari PDI-P ini menyatakan, telah mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pilgub Lampung khususnya di Lampung Tengah. \”Alasannya, penyelenggaraan pemilu ini dinilai gagal dan tidak beretika dan merusak nilai demokrasi,\” kata Wahyudi, kepada Netizenku.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wahyudi mengatakan, banyak terjadi pelanggaran terkait Pilgub Lampung seperti terjadi terjadi politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, perbedaan data DPT di 8 Kecamatan , dan beberapa KPPS saksi masing-masing paslon tidak dapat memperoleh lembar berita acara kwk hal 1 dan 2.

\”Catatan keberatan kami serahkan dalam lembar keberatan form DB-KWK kepada KPU Lampung Tengah dalam rapat pleno terbuka hari ini,\” ujar Wahyudi yang juga sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Lampung Tengah ini. (Sansurya)

Berita Terkait

Pengembangan OTT, KPK Bakal Periksa Kepala Satker Lain di Lamteng
Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Reses Hari Terakhir, Munir Salurkan PIP di Rumbia dan Kota Gajah
Reses Hari ke-5, Munir Abdul Haris Tegaskan Komitmen Bangun Desa
Hari Kedua Reses, Munir Bantu Siswa Kurang Mampu di Lamteng
Munir Serap Aspirasi Warga Anak Tuha
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:22 WIB

Bapenda Tubaba Digitalisasi Pajak, Pelaporan PBJT Kini Bisa Mandiri

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:00 WIB

Pemkab Tubaba Segera Tetapkan 7 Pejabat Hasil Selter. Tahapan Tinggal Menunggu Pertek BKN

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:27 WIB

Sekda Tubaba dan KPK Bahas Perbaikan Layanan Publik, Pemanfaatan Ruang, dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:10 WIB

Tubaba Gandeng Telkom University Bangun Pertanian Cerdas Berbasis AI dan IoT

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:03 WIB

Kadisdikbud Tubaba Dorong Sekolah Perkuat Refleksi Program

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:36 WIB

HUT RI ke-81, Pemkab Tubaba Ajak Masyarakat Ciptakan Suasana Kemerdekaan yang Meriah dan Khidmat Nuansa Merah Putih

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:01 WIB

Busroni Kawal Aspirasi Warga Gading Kencana soal Jalan dan Listrik

Selasa, 28 Juli 2026 - 16:55 WIB

Pemkab Tubaba Rancang Perlindungan Lingkungan 30 Tahun, Lewat RPPLH Tahun 2026-2056

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Bapenda Tubaba Digitalisasi Pajak, Pelaporan PBJT Kini Bisa Mandiri

Kamis, 30 Jul 2026 - 14:22 WIB