PWI Tubaba Peroleh Suguhan Dewan Pers

Redaksi

Kamis, 1 Maret 2018 - 20:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus PWI Tubaba Sambangi Dewan Pers.

Pengurus PWI Tubaba Sambangi Dewan Pers.

Jakarta (Netizenku): Dewan Pers tidak berkewajiban memberikan bantuan hukum terhadap wartawan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan tidak melaksanakan kode etik jurnalistik (KEJ). Terlebih bila wartawan bersangkutan terkena delik hukum.

\”Jika wartawan itu melanggar UU No 40 Tahun 1999, tidak patuhi KEJ, seperti membuat berita tidak konfirmasi, pemberitaan tidak berimbang, dan mengandung kalimat negatif, maka pihak terkait boleh menerapkan hukuman diluar UU Pers,\” ungkap Ahmad Johan, Wakil Ketua Dewan Pers yang juga Ketua Harian SPS Pusat, saat memberikan arahan kepada rombongan safari jurnalistik PWI Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ke PWI Pusat dan Dewan Pers, Kamis (1/3).

Baca Juga  Indonesia Bertutur, Mengalami Masa Lalu Menumbuhkan Masa Depan

Sebaliknya, imbuh Johan, jika wartawan tersebut memberitakan dengan benar dan mematuhi Undang-Undang Pers, serta melaksanakan KEJ maka Dewan Pers wajib melindungi mereka.  \”Hanya memang bantuan hukum tidak diberikan secara langsung. Kami juga meminta kesalahan wartawan dalam melakukan kerja jurnalis jangan sampai dibalas dengan penjara dan denda, tetapi disesuaikan dengan UU Pers seperti dengan memberikan hak jawab, minta maaf (diatur dalam mekanisme hak jawab KEJ),\” paparnya.

Hal itu juga dikuatkan oleh Sekretaris PWI Pusat, Hendri Ch Bangun. Menurutnya, wartawan yang dalam melaksanakan kerja jurnalisnya sesuai UU Pers dan kode etik tidak akan terkena kasus. Namun ketika Dewan Pers mendapatkan pengaduan terkait pemberitaan tersebut, maka pengaduan hal ini penyelesaiannya akan disesuaikan dengan UU Pers, yakni memberikan hak jawab dan permintaan maaf. \”Tapi kalau aduannya sudah memeras dan melanggar aturan bisa menggunakan UU lain,\” terangnya.

Baca Juga  S Joko Kuncoro Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil II

\"\"

Ditambahkannya, dalam memberikan bantuan hukum, Dewan Pers lebih memprioritaskan kepada wartawan yang telah bersertifikat uji kompetensi. \”Kalau wartawan sudah kompeten berarti sudah diakui negara, dan berhak mendapatkan bantuan hukum,\” kata Hendri yang juga selaku Wakil Ketua Komisi pengaduan di Dewan Pers.

Kedepan, per Januari 2019, Dewan Pers akan melakukan sosialisasi dan menetapkan aturan yang berkaitan dengan narasumber berhak menolak wawancara atau konfirmasi dari wartawan yang belum dinyatakan kompeten. Wacana ini, terang Hendri, sudah dibicarakan sejak tahun 2017 dan Dewan Pers telah melakukan program uji kompetensi wartawan (UKW) serta akan terus dilakukan hingga akhir Desember 2018. \”Aturan ini sedang digodok, kemungkinan di bulan ini dikeluarkan,\” terangnya.

Baca Juga  Tubaba Kembali Raih Opini WTP ke Sebelas Kali Berturut-turut

Ditambahkan pula oleh Johan, aturan ini diberlakukan sebagai upaya menepis wartawan abal-abal, wartawan tanpa surat kabar. Diterangkan olehnya, saat ini jumlah wartawan di Indonesia sudah mencapai 100 ribu. Sedangkan jumlah media massa mulai dari media cetak, elektronik dan online sudah mencapai 47 ribu, dengan jumlah terbanyak berupa media online yang mencapai 43 ribu bahkan lebih. \”Sementara wartawan yang dinyatakan kompeten baru berkisar seribu orang,\” tutupnya.(Arie)

Berita Terkait

Pj Bupati Tubaba Seminar Nasional Pengelolaan Bank Sampah
Pj Bupati Tubaba Tinjau Proyek Perbaikan Jalan Provinsi
Sepekan, Tubaba Raih Berbagai Prestasi Tingkat Nasional
Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Sekdakab Tubaba Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD 2025 kepada DPRD
Adu Nasib, Puluhan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Tubaba
DPRD Tubaba Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tahun 2023
Keji, Pasutri Diduga Lakukan Tindak Asusila ke Teman Pekerja

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 19:46 WIB

Pesta Perceraian Etiskah?

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:47 WIB

Ruang Publik Kurang, Pinggir Jalan Pun Jadi

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:30 WIB

Head to Head Parosil – Kotak Kosong

Minggu, 14 Juli 2024 - 16:09 WIB

Menakar Netizen dari Penggunaan “di” Dipisah dan “di” Disambung

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:22 WIB

Tradisi Seharga Nyawa

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:14 WIB

Tukang Fotokopi Pun Tahu Itu

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:12 WIB

Jiwa Binatangnya Tertinggal

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:50 WIB

Kala Timnas Pusat Singkirkan Saudara Muslim

Berita Terbaru

Kepala Dishub Lampung, Bambang Sumbago, ketika diwawancarai awak media. (Foto: Luki)

Lampung

Cegah Kerusakan Jalan, Dishub Masif Tertibkan Truk Odol

Minggu, 21 Jul 2024 - 16:11 WIB

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, ketika diwawancarai awak media. (Foto: arsip Luki)

Lampung

Bendungan Marga Tiga Ditarget Rampung Agustus

Minggu, 21 Jul 2024 - 15:34 WIB

Penandatanganan komitmen bersama oleh Kadis Lingkungan Hidup se-kabupaten/kota di Lampung ini menunjukkan keseriusan dalam bersinergi, untuk mengatasi permasalahan sampah secara bersama-sama. (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Seminar Nasional Pengelolaan Bank Sampah

Minggu, 21 Jul 2024 - 14:50 WIB

Jemaah haji ketika tiba di debarkasi antara. (Foto: Humas)

Lampung

Kloter Terakhir Jemaah Haji Lampung Tiba di Debarkasi Antara

Minggu, 21 Jul 2024 - 14:31 WIB

LMND ketika merayakan milad. (Foto: Ist)

Lampung

LMND Rayakan Milad, Bangun SDM Untuk Visi Indonesia Emas

Minggu, 21 Jul 2024 - 13:03 WIB