PWI Tubaba Peroleh Suguhan Dewan Pers

Redaksi

Kamis, 1 Maret 2018 - 20:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus PWI Tubaba Sambangi Dewan Pers.

Pengurus PWI Tubaba Sambangi Dewan Pers.

Jakarta (Netizenku): Dewan Pers tidak berkewajiban memberikan bantuan hukum terhadap wartawan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan tidak melaksanakan kode etik jurnalistik (KEJ). Terlebih bila wartawan bersangkutan terkena delik hukum.

\”Jika wartawan itu melanggar UU No 40 Tahun 1999, tidak patuhi KEJ, seperti membuat berita tidak konfirmasi, pemberitaan tidak berimbang, dan mengandung kalimat negatif, maka pihak terkait boleh menerapkan hukuman diluar UU Pers,\” ungkap Ahmad Johan, Wakil Ketua Dewan Pers yang juga Ketua Harian SPS Pusat, saat memberikan arahan kepada rombongan safari jurnalistik PWI Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) ke PWI Pusat dan Dewan Pers, Kamis (1/3).

Sebaliknya, imbuh Johan, jika wartawan tersebut memberitakan dengan benar dan mematuhi Undang-Undang Pers, serta melaksanakan KEJ maka Dewan Pers wajib melindungi mereka.  \”Hanya memang bantuan hukum tidak diberikan secara langsung. Kami juga meminta kesalahan wartawan dalam melakukan kerja jurnalis jangan sampai dibalas dengan penjara dan denda, tetapi disesuaikan dengan UU Pers seperti dengan memberikan hak jawab, minta maaf (diatur dalam mekanisme hak jawab KEJ),\” paparnya.

Hal itu juga dikuatkan oleh Sekretaris PWI Pusat, Hendri Ch Bangun. Menurutnya, wartawan yang dalam melaksanakan kerja jurnalisnya sesuai UU Pers dan kode etik tidak akan terkena kasus. Namun ketika Dewan Pers mendapatkan pengaduan terkait pemberitaan tersebut, maka pengaduan hal ini penyelesaiannya akan disesuaikan dengan UU Pers, yakni memberikan hak jawab dan permintaan maaf. \”Tapi kalau aduannya sudah memeras dan melanggar aturan bisa menggunakan UU lain,\” terangnya.

Baca Juga  2000 Warga Tubaba Dipastikan Hadiri Peresmian JTTS

\"\"

Ditambahkannya, dalam memberikan bantuan hukum, Dewan Pers lebih memprioritaskan kepada wartawan yang telah bersertifikat uji kompetensi. \”Kalau wartawan sudah kompeten berarti sudah diakui negara, dan berhak mendapatkan bantuan hukum,\” kata Hendri yang juga selaku Wakil Ketua Komisi pengaduan di Dewan Pers.

Kedepan, per Januari 2019, Dewan Pers akan melakukan sosialisasi dan menetapkan aturan yang berkaitan dengan narasumber berhak menolak wawancara atau konfirmasi dari wartawan yang belum dinyatakan kompeten. Wacana ini, terang Hendri, sudah dibicarakan sejak tahun 2017 dan Dewan Pers telah melakukan program uji kompetensi wartawan (UKW) serta akan terus dilakukan hingga akhir Desember 2018. \”Aturan ini sedang digodok, kemungkinan di bulan ini dikeluarkan,\” terangnya.

Baca Juga  Kuatkan Kinerja, Anggota DPRD Tubaba Laksanakan Bimtek

Ditambahkan pula oleh Johan, aturan ini diberlakukan sebagai upaya menepis wartawan abal-abal, wartawan tanpa surat kabar. Diterangkan olehnya, saat ini jumlah wartawan di Indonesia sudah mencapai 100 ribu. Sedangkan jumlah media massa mulai dari media cetak, elektronik dan online sudah mencapai 47 ribu, dengan jumlah terbanyak berupa media online yang mencapai 43 ribu bahkan lebih. \”Sementara wartawan yang dinyatakan kompeten baru berkisar seribu orang,\” tutupnya.(Arie)

Berita Terkait

Kapolres-Forkopimda Tubaba Cek Ketersediaan Sembako Jelang Ramadhan
IOH-Lintasarta Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pemkab Tubaba
Pj Bupati Pringsewu Salurkan Bantuan Pangan Beras di 2 Kecamatan
Diskeswan Tubaba Sekolah Lapang Pembibitan Hewan Ternak Ruminansia
Puluhan Wartawan Tubaba Bertolak Hadiri HPN di Jakarta
Firsada Tinjau Pemilu Serentak di TPS
Firsada: Pemilu Tunjukkan Kedewasaan Bangsa yang Demokratis
Nasdem Tubaba Siapkan 1066 Saksi Kawal Amin

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:48 WIB

FMPB Endus Dugaan Mark Up Anggaran Papan Informasi KPU Pesawaran

Senin, 19 Februari 2024 - 18:23 WIB

Pesawaran Prioritas Lokus Stunting Sejak 2020

Minggu, 11 Februari 2024 - 14:38 WIB

Bupati Pesawaran Lepas Logistik Pemilu 2024

Kamis, 8 Februari 2024 - 20:48 WIB

Dugaan Penyimpangan, FMPB akan Laporkan CV Alfatih Perkasa ke APH

Rabu, 7 Februari 2024 - 10:12 WIB

Klarifikasi, Sejumlah Warga Tanjung Kemala Penuhi Panggilan Polres Pesawaran

Selasa, 6 Februari 2024 - 20:16 WIB

Dendi Rakor Persiapan Pemantauan Pemilu 2024

Jumat, 2 Februari 2024 - 09:20 WIB

AKP Mulyadi Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian Polres Pesawaran

Kamis, 1 Februari 2024 - 20:22 WIB

Pasca Tsunami, Pustu Pulau Legundi Memprihatinkan

Berita Terbaru

Metro

Bangkit Haryo Utomo Buka Safari Dongeng Kota Metro

Sabtu, 24 Feb 2024 - 16:49 WIB

Petugas KPPS Bandarlampung ketika menghitung suara. Foto: Luki.

Lampung

332 Anggota KPPS Dirawat, 5 Dinyatakan Meninggal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB

Tanggamus

PPP-PKS Bersaing Ketat Perebutkan Kursi Legislatif Tanggamus

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB