Pesawaran (Netizenku.com): Aliansi Masyakat Pesawaran (AMP) menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Pilkada Pesawaran Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan mendiskualifikasi Bupati terpilih, Aries Sandi DP serta memberikan perintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dinilai sangat merugikan masyarakat.
Hal itu selain telah menyampingkan hasil pilihan masyarakat yang telah memberikan mandatnya kepada pasangan Aries Sandi dan Supriyanto untuk memimpin Pesawaran, juga adanya pelaksanaan PSU yang pembiayaannya akan kembali membebani keuangan APBD Pesawaran tahun 2025.
Apalagi saat ini pemerintah Kabupaten Pesawaran tengah dihadapkan dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang informasinya akan memangkas anggaran yang telah disahkan dalam APBD 2025 sebesar Rp58 miliar.
“Bukannya kita tidak menghormati atas putusan MK ini, kita sangat menghormati atas putusan MK ini. Namun dengan adanya PSU ini tentu juga akan sangat merugikan masyarakat, karena program-program yang telah teranggarkan dalam APBD akan kembali terpangkas, sehingga dikhawatirkan pembangunan di Kabupaten Pesawaran akan terganggu dan tentunya ini akan merugikan kepentingan masyarakat,” ujar Ketua AMP Safrudin Tanjung, Rabu (26/2/2025).
Namun meskipun demikian, pihaknya mewarning apabila Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan tetap kembali mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PSU tersebut, maka dana yang disiapkan diharapkan tidak mengurangi dari pos-pos yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pembayaran Siltap desa, BPJS serta insentif-insentif lainnya.
“Untuk itu kami berharap agar baik Pemerintah Daerah Pesawaran, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Mendagri ikut mencarikan solusi dan ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan anggaran dalam pelaksanaan PSU ini dengan sebijak-bijaknya,” imbuhnya.
Disamping itu,Tanjung juga menyayangkan atas adanya amar putusan MK yang telah mendiskualifikasikan Aries Sandi sebagai Bupati Pesawaran terpilih tanpa memberikan sanksi terhadap kecerobohan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran dalam melaksanakan tahapan Pilkada terutama dalam proses administrasi pencalonan pasangan calon.
“Seharusnya KPU juga dapat diproses atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan dalam proses Pilkada di Pesawaran ini, sehingga tidak begitu saja melepas tanggung jawab. Dan dengan adanya kejadian ini, tentu kedepan kami akan mengawal dan mengawasi KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam PSU Pilkada Pesawaran ini,” tandasnya. (Soheh)
