Pringsewu (Netizenku.com): Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Lampung menggelar sosialisasi netralitas Polri dan PNS dalam pelaksanaan Pilkakon serentak 2021 di Kabupaten Pringsewu, Sabtu (13/2).
Kegiatan yang berlangsung di aula pendopo Pringsewu tersebut dihadiri oleh Kasubdit Wabprof, AKBP Jumadi Sembiring, Kapolres, AKBP Hamid Andri Soemantri, SIK, dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres, para Kapolsek serta Kanit jajaran.
Dalam sambutannya, AKBP Hamid Andri Soemantri meminta kepada seluruh personel Polri yang terlibat dalam pengamanan gelaran Pilkakon serentak Kabupaten Pringsewu untuk menjaga netralitas.
\”Saya minta kepada personel agar jaga netralitas, bagi yang punya saudara dan sedang mencalonkan diri dalam Pilkakon, personel jangan sekali-kali turut serta di dalamnya,\” ujar Kapolres.
Selanjutnya orang nomor satu di Polres Pringsewu tersebut juga mengatakan bahwa anggota Polri tidak mempunyai hak suara dalam Pilkakon, dan dalam pelaksanaan pengamanan ia menekankan bahwa personel Polri tidak diperkenankan membawa senjata api.
\”Personel Polri tidak mempunyai hak pilih dan hanya sebagai petugas pengaman saja. Selain itu saya tekankan dalam pelaksanaan pengaman agar personel Polri jangan sampai melakukan pelanggaran, dan kembali saya tegaskan tidak ada personel Polri yang membawa senjata api saat pengamanan Pilkakon,\” tambah Hamid.
Sementara itu Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Lampung, AKBP J Sembiring mengungkapkan bahwa gelaran Pilkakon ini sangat syarat dengan konflik sosial, untuk itu ia mengharapkan agar anggota Polri jangan lengah.
\”Para Kapolsek harus bisa menjaga kondusifitas di wilayahnya, jangan sampai Polisi malah menjadi trouble maker,\” ungkapnya.
Kemudian ia berpesan agar seluruh anggota Polres Pringsewu melakukan pencegahan dini terhadap potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pilkakon serentak yang akan segera berlangsung tersebut.
\”Lakukan deteksi dini, jangan sampai mata pilih nantinya berbeda. Ada pemilih impor. karena dalam Pilkakon tidak ada unsur KPU ataupun Bawaslu. Jangan sampai ada pemilih kiriman atau bayaran,\” jelasnya.
Menurutnya, antisipasi kerawanan tersebut bisa menyukseskan pesta demokrasi tingkat pekon.
\”Jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,\” pungkasnya. (Rz/len)
