Bandarlampung (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung mengaku sedang mencari solusi mengenai insentif para guru honorer yang tidak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.
Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Rizaldi Adrian, mengatakan pihaknya telah melakukan hearing antar Komisi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bandarlampung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Ini masih dalam proses mencari celahnya agar insentif guru honorer dapat keluar. Minimal jika pemkot tidak dapat membayarkan insentif para guru honorer secara penuh, pemkot dapat memberikan solusi bagi para honorer,” ujarnya saat diwawancari di Kantor, Kamis (24/11).
Menurutnya, dalam memperjuangkan hak para guru honorer tidak semudah membalikan telapak tangan namun harus memiliki progres setiap waktu.
“Inikan dinamis yang penting harus ada progresnya. Karena yang kita cari jalan tengahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM), Tupan, mengatakan setelah pihak DPRD menggelar audiensi dengannya, pihaknya tidak pernah dihubungi baik oleh DPRD Bandarlampung maupun dari Dinas Pendidikan Bandarlampung.
“Audiensi yang kemarin berujung masuk angin. Semestinya mereka greget kalau ada greget mereka harusnya memanggil kita untuk memberikan solusi ataupun janji seperti kasus pppk kemarin,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sempat bertemu pada sebuah acara dengan kepala Dinas pendidikan Bandarlampung namun pada acara tersebut Dinas Pendidikan Bandarlampung tidak menyinggung mengenai insentif guru honorer yang belum dibayarkan.
“Sempat bertemu dengan kepala dinas pendidikan cuma dia tidak ngomong apa-apa malahan dia bilang kalau ada masalah apa-apa diobrolkan dulu dengan dinas pendidikan,” pungkasnya.
Diketahui, sampai saat ini sebanyak 7763 guru honorer yang belum menerima insentif guru honorer dari Pemkot Bandarlampung. (Luki)
