Sepanjang Desember 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menerima sejumlah penghargaan yang menandai capaian kinerja pemerintahan daerah. Bidangnya beragam, mulai dari penanggulangan kemiskinan, perlindungan pekerja migran, hingga apresiasi terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam komunikasi publik, rangkaian penghargaan tersebut diposisikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Salah satu penghargaan yang menonjol adalah penempatan Lampung dalam kategori provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dalam ajang apresiasi kinerja pemerintah daerah. Di sinilah persoalan mulai muncul, karena label tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan peta kapasitas fiskal yang selama ini digunakan pemerintah pusat dalam kebijakan transfer ke daerah.
Dalam kerangka fiskal nasional, kapasitas fiskal diukur dari kemampuan daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah, setelah dikurangi kebutuhan belanja wajib. Berdasarkan indikator ini, Lampung selama bertahun-tahun masih berada dalam kategori rendah hingga menengah. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih dominan, sementara ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta ini tidak serta-merta meniadakan capaian sosial ekonomi. Angka kemiskinan Lampung memang menunjukkan tren penurunan. Indeks Pembangunan Manusia meningkat, dan pertumbuhan ekonomi berada pada level yang relatif stabil. Namun capaian tersebut masih berada dalam rentang moderat dan belum mencerminkan perubahan struktural yang signifikan. Struktur ekonomi Lampung tetap didominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah, sementara daya beli kelompok rentan tumbuh lambat.
Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya kemajuan, melainkan pada cara kemajuan tersebut dikategorikan dan direpresentasikan. Dengan menempatkan Lampung dalam kelompok fiskal tinggi, penghargaan tersebut membangun konteks yang berbeda dari realitas struktur keuangan daerah. Penurunan kemiskinan yang terjadi seolah lahir dari kekuatan fiskal, padahal berlangsung dalam keterbatasan fiskal.
Perbedaan konteks ini penting karena memengaruhi cara publik menilai efektivitas kebijakan. Keberhasilan dalam kondisi fiskal terbatas semestinya dibaca sebagai capaian yang masih memerlukan penguatan struktural, bukan sebagai penanda bahwa masalah fiskal telah selesai. Ketika konteks tersebut bergeser, evaluasi kebijakan berpotensi menjadi kurang presisi.
Penghargaan lain yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang 2025 menunjukkan kecenderungan serupa. Sebagian besar bersifat tematik dan normatif, menilai kinerja berdasarkan indikator tertentu tanpa selalu mengaitkannya dengan kapasitas fiskal dan daya dukung ekonomi daerah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penghargaan lebih berfungsi sebagai pengakuan simbolik daripada instrumen evaluasi kebijakan yang komprehensif.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan capaian pemerintah daerah. Namun justru karena capaian itu ada, penting untuk menempatkannya secara proporsional. Tanpa pembacaan fiskal yang jujur, penghargaan berisiko menciptakan rasa puas semu dan menunda kebutuhan akan reformasi struktural yang lebih mendasar.
Pada titik inilah pertanyaan kebijakan menjadi relevan: apakah Lampung sedang bergerak menuju penguatan kapasitas fiskal yang sesungguhnya, atau sekadar mengalami perbaikan indikator dalam keterbatasan yang belum berubah? Pertanyaan ini akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
(Bersambung)
