Tulang Bawang (Netizenku.com): Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulang Bawang (Tuba) menegaskan, jika Dinas Pendidikan mutlak salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku, terkait pengadaan 1000 laptop melalui tahun anggaran 2019 ini.
Kepala BPKAD Tuba Rustam melalui Kepala Bidang Inventarisasi Aset Daerah BPKAD Tulangbawang Ariza S Akbar mengatakan, jika sampai saat ini pihaknya belum melakukan pendataan terhadap seribu laptop yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan lantaran selain dirinya bingung, dirinya juga tidak ingin menabrak aturan hukum yang berlaku mengingat proses realisasi program penggadaan laptop yang dikerjakan oleh Disdik melanggar aturan.
\”Karena yang dipergunakan Dinas Pendidikan dalam tahun ini untuk proyek laptop seribu guru itu bukan menggunakan anggaran APBD tapi pakai anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi aturan penggunaan sangat berbeda dengan anggaran kita yang memang sudah di plot,\” katanya, Selasa (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan sistem yang digunakan Disdik, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut justru masih menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa.
Seharusnya apabila menggunakan anggaran DAU pusat apalagi sampai sebanyak Rp5 miliar itu tidak di diperbolehkan menggunakan sistem pos kode rekening pengadaan barang dan jasa.
Dalam sistem yang digunakan Disdik itu salah, sehingga barang yang dibeli pada akhirnya tidak bisa dimasukan ke dalam draf pencatatan aset milik pemkab lantaran salah dan menabrak aturan hukum.
Sehingga sampai saat ini kondisi barang laptop tersebut masih mengambang dan tidak jelas status hukumnya mengingat dalam sistem pengadaan nya salah.
\”Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa dari pada kami yang salah dan melanggar aturan hukum yang berlaku,\” jelasnya.(Armadan)
Dikirim dari Yahoo Mail di Android
