Pemprov Lampung Selenggarakan Konsultasi Publik untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD dan RPJMD

Redaksi

Kamis, 22 Juni 2023 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan acara Konsultasi Publik/Uji Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang mengacu pada Visi Indonesia 2045. Acara ini diresmikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, yang mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, seperti isu lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata lingkungan. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menganalisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Lampung.

Baca Juga  Lampung Siap Bidik Tuan Rumah PON 2032

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menurut Kusnardi, pelaksanaan TPB harus memperhatikan kondisi lingkungan, oleh karena itu dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD diperlukan KLHS. Dia menyatakan, “Ini sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, mendukung perencanaan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan daerah serta memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”

Baca Juga  Ketimpangan Jalan di Lampung Melebar, Kabupaten Tertinggal

 

Kusnardi menjelaskan bahwa dengan berakhirnya RPJPD periode 2005-2025 serta pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun KLHS RPJPD dan RPJMD. Dalam menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara selaras dan mengacu pada Visi Indonesia 2045.

 

“Pemerintah telah membangun pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” ungkap Kusnardi.

Baca Juga  Direktur BPJS Kesehatan Tinjau Layanan RSUD Abdul Moeloek

 

Pilar-pilar tersebut mencakup Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Pada acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pihak terkait, termasuk Rektor Itera, I Nyoman Pugeg Aryantha, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati, serta perwakilan dari perguruan tinggi dan instansi terkait di Kabupaten/Kota. (Luki)

Berita Terkait

HUT ke-13 Pesibar, DPRD Lampung Minta Fokus Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pariwisata
DPRD Lampung Soroti Kenaikan BBM Non Subsidi, Minta Pengawasan Distribusi Diperketat
Kunjungan Tembus 27 Juta, Lampung Perkuat Sektor Pariwisata
Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB
Wagub Jihan Kunker ke Kemenkes, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Merata
Gubernur Lampung Sambut Kolaborasi Desaku Maju dan Desa BRILiaN BRI, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
Limbah Dapur MBG Dikeluhkan Warga, Pemprov Lampung Perketat Pengawasan dan Siapkan Sanksi Tegas
Ghofur Usul Raperda untuk Kepastian Hukum Pengrajin Tanah Liat

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 20:30 WIB

HUT ke-13 Pesibar, DPRD Lampung Minta Fokus Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pariwisata

Rabu, 22 April 2026 - 16:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Kenaikan BBM Non Subsidi, Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Rabu, 22 April 2026 - 09:41 WIB

Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB

Selasa, 21 April 2026 - 12:46 WIB

Wagub Jihan Kunker ke Kemenkes, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Merata

Selasa, 21 April 2026 - 12:38 WIB

Gubernur Lampung Sambut Kolaborasi Desaku Maju dan Desa BRILiaN BRI, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

Selasa, 21 April 2026 - 11:14 WIB

Limbah Dapur MBG Dikeluhkan Warga, Pemprov Lampung Perketat Pengawasan dan Siapkan Sanksi Tegas

Selasa, 21 April 2026 - 10:53 WIB

Ghofur Usul Raperda untuk Kepastian Hukum Pengrajin Tanah Liat

Senin, 20 April 2026 - 21:57 WIB

MBG Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi Desa, DPRD Lampung Dorong Kemitraan SPPG dengan BUMDes

Berita Terbaru