Pemprov Lampung Bentuk Tim Terpadu Penyusunan Mekanisme Pembiayaan JKN-KIS

Redaksi

Rabu, 10 Oktober 2018 - 17:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan stakeholder terkait membentuk tim terpadu penyusunan mekanisme pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Provinsi Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung nomor G/292/V.02/HK/2018.(HD).

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pelaksanaan JKN-KIS yang di hadiri Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Perwakilan BPJS Kesehatan Bandarlampung, Lampung Utara, dan Metro di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada rabu (10/10/2018).

Baca Juga  Dinkes Lampung Umumkan Kasus Pertama Omicron

Menurut Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto, JKN-KIS merupakan masalah yang perlu di pecahkan bersama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini juga dilakukan Pemprov Lampung dalam menangani BPJS Ketenagakerjaan yang tidak pernah mengalami kendala.

Sebab, dalam mencapai target pembiayaan BPJS Kesehatan, harus dilakukan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui APBD bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum ter-cover oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.

Baca Juga  Bukti Pajak Gratis Mulai Dibagikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Daerah berkewajiban membayar Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga  Pjs Gubernur Lampung Minta Masyarakat Lebih Menghayati Pancasila

\”Oleh sebab itu, pihak BPJS  Kesehatan perlu melakukan koordinasi dan selalu melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah,” ujar Hery.

Pemprov  berharap ke depan masalah yang terjadi pada BPJS Kesehatan dapat dipahami dan diselesaikan bersama melalui mekanisme pembiayaan bersama program JKN-KIS di Provinsi Lampung tahun 2019. (*Aby)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Bakal Tebar 525.000 Benih Ikan Endemik
Waspada DBD di Musim Hujan, Dinkes Lampung Lakukan Aksi Proaktif
Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya
AIC SMA Al-azhar 3 Balam Ajak Pelajar seluruh Berkompetisi Ala Islami
Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu
Sekdaprov Fahrizal Lepas Pejabat Purnabakti
Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 17:49 WIB

Gubernur Lampung Resmikan RSH Kota Metro

Sabtu, 24 Februari 2024 - 16:49 WIB

Bangkit Haryo Utomo Buka Safari Dongeng Kota Metro

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:57 WIB

PKS Metro Antar Lima Anggotanya ke Kursi Legislatif

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wakil Walikota Metro Dukung Kelurahan Sesuai Kebutuhan

Minggu, 11 Februari 2024 - 12:52 WIB

Usai Salat Subuh, Walikota Metro Sapa Pasien RSUD Ahmad Yani

Jumat, 27 Oktober 2023 - 18:37 WIB

Presiden Tinjau Sarana Prasarana SMKN 3 Metro

Senin, 18 September 2023 - 22:50 WIB

UTD PMI Kota Metro Pastikan Stok Darah Cukup

Selasa, 22 Agustus 2023 - 22:58 WIB

Literasi Masuk Raperda Usul Inisiatif Kota Metro

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Bakal Tebar 525.000 Benih Ikan Endemik

Senin, 4 Mar 2024 - 16:02 WIB

Rayon PMII ketika mengabadikan momen disela-sela perhelatan RTAR. Foto: Kiriman WA Dimas.

Edukasi

PMII Rayon Pertanian Gelar RTAR

Senin, 4 Mar 2024 - 01:10 WIB

Pesawaran

Dendi Tinjau Kondisi Tanggul Jebol di Desa Bunut

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:54 WIB