Pemerintah Terapkan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah

Redaksi

Kamis, 22 Juli 2021 - 18:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana secara simbolis membagikan rompi bagi petugas Linmas salah satu personel Satgas Covid-19 Tingkat Kelurahan di Stadion Mini Kalpataru, Kemiling, Sabtu (17/4). Foto: Netizenku.com

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana secara simbolis membagikan rompi bagi petugas Linmas salah satu personel Satgas Covid-19 Tingkat Kelurahan di Stadion Mini Kalpataru, Kemiling, Sabtu (17/4). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menyampaikan perubahan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penerapannya di sejumlah daerah.

Perubahan ini, kata dia, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 yang sebelumnya merupakan PPKM Darurat di 139 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Selanjutnya PPKM Mikro Diperketat, dalam implementasinya menjadi PPKM Level 3 yang diterapkan di 28 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali serta PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan dengan detail pengaturan juga tetap sama,” ujar Prof Wiku dalam konferensi pers virtualnya di Jakarta, Kamis (22/7).

PPKM Darurat Gagal Kendalikan Covid-19 di Bandarlampung
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Foto: Netizenku.com

PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan dan diterapkan untuk RT/RW berzona merah atau yang memiliki kasus konfirmasi positif Covid-19 masih lebih dari lima rumah.

“Perubahan kebijakan yang dilakukan berupaya untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi Covid-19 Nasional. Sedangkan perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan dan menghindari kesalahpahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya,” kata dia.

Baca Juga  Dishub Perketat Prokes Covid-19 di Transportasi Umum

Baca Juga: Zona Covid-19 Tingkat Kelurahan Harus Dibuka

Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menerbitkan Instruksi Wali Kota Bandarlampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Bandarlampung.

Instruksi Wali Kota Bandarlampung tertanggal 21 Juli 2021 memberlakukan PPKM Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

Baca Juga  Resahkan Warga, Disperkim Panggil Pemilik Gudang

“Menggerakkan Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya,” ujar Eva Dwiana seperti dikutip dalam instruksinya.

Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, TNI, POLRI dan disampaikan Kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. (Josua)

Baca Juga: PPKM Darurat, RT Zona Merah Dilarang Berkerumun Lebih dari 3 Orang

Berita Terkait

Dewan Beri Peringatan Keras Soal Insiden Kebocoran Oksigen RS Graha Husada
Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar
FGD AMSI, Guru Besar Unila Rekomendasi Literasi Digital di Sekolah
MTQ ke-53 Tingkat Bandarlampung Dimulai
Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:06 WIB

BMBK Mensinyalir Aksi Protes Lewat Sosmed Sarat Politik

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:54 WIB

BMBK Klaim Anggarkan 5,1 Miliar untuk Perbaikan Jalan Viral di Tubaba

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:31 WIB

Pemprov Lampung Catat 45 Sekolah Penggerak SMA dan SLB

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:52 WIB

Lampung Raih Rekor MURI Budidaya Ayam Petelur dan Jadi Pionir NKV

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:35 WIB

Tabung Oksigen Bocor, Puluhan Pengunjung RS Graha Husada Berhamburan Keluar

Selasa, 28 Mei 2024 - 09:59 WIB

FGD AMSI, Guru Besar Unila Rekomendasi Literasi Digital di Sekolah

Selasa, 28 Mei 2024 - 07:39 WIB

MTQ ke-53 Tingkat Bandarlampung Dimulai

Senin, 27 Mei 2024 - 21:13 WIB

AMSI Lampung: Budaya Literasi Bisa Dimulai dari Website Sekolah

Berita Terbaru

Plh Sekretaris Dinas BMBK Lampung, Hendriyanto, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

BMBK Mensinyalir Aksi Protes Lewat Sosmed Sarat Politik

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:06 WIB

Kepala Disdikbud Lampung, Sulpakar, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Pemprov Lampung Catat 45 Sekolah Penggerak SMA dan SLB

Selasa, 28 Mei 2024 - 16:31 WIB