oleh

PDIP Siapkan Langkah Hukum Terhadap Bawaslu Lampung

Bandarlampung (Netizenku.com): Salah satu partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah, PDI Perjuangan, akan mengambil langkah hukum terhadap Bawaslu Provinsi Lampung. Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang dibatalkan sebagai peserta Pilkada Bandarlampung 2020 diusung PDI Perjuangan, NasDem, dan Gerindra.

Eva Dwiana-Deddy Amarullah melalui tim kuasa hukum telah mengajukan gugatan atas pembatalan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) pada Senin (18/1).

\”Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata (putusan) itu dianulir. Kami akan mengambil tindakan hukum yang lain kepada yang bersangkutan (Bawaslu Lampung),\” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Mingrum Gumay di Gedung DPRD setempat, Selasa (19/1).

Baca Juga  \"Allahuakbar, Merdeka, Salam 2 Jari\"

\”PDI Perjuangan menghormati mekanisme dan sistem tapi kalau ternyata ini ada muatan secara personal Bawaslu, itu kita minta diusut,\” lanjut dia.

Pada prinsipnya, kata Mingrum, PDI Perjuangan tidak mempersoalkan menang atau kalah di Mahkamah Agung tapi bicara keadilan dan proses demokrasi yang sudah dilakukan oleh rakyat.

\”Kita kan fair nih. Ada beberapa tempat yang kita memang harus terima (hasilnya) seperti Pilkada Kota Metro, kita terima. Lampung Tengah juga kita terima,\” ujarnya.

Mingrum mengingatkan Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu bukan lembaga yudisial atau peradilan. Dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu bersama KPU adalah panitia pelaksana sementara pemilik hajatan adalah partai politik dan calon independen.

Baca Juga  KPU dan Bawaslu Ingin Eva-Deddy Amanah Realisasikan Visi Misi

\”Tindakan Bawaslu jika tidak hati-hati, berbahaya, artinya penyelesaian subyektifitas dan punya penafsiran secara harfiah terhadap mekanisme undang-undang. Karena yang diputuskan ini masalah politik,\” tegas Mingrum.

Dia meminta agar Bawaslu Lampung menghormati proses demokrasi yang telah disampaikan oleh rakyat pada Rabu, 9 Desember 2020 lalu.

\”Tahapan-tahapan pilkada sudah dijalankan makanya ketika Bawaslu Provinsi Lampung mengambil alih suatu persoalan, kita mau tanya apa kerjanya Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan yang ada,\” ujarnya.

Baca Juga  Herman HN: KPPS Reaktif Enggak Boleh Bertugas

\”Kalau mereka itu (dianggap) tidak ada berarti Bawaslu Provinsi telah mencederai Bawaslu Kota Bandarlampung dan Panwaslu Kecamatan. Sudah mencederai juga putusan KPU Bandarlampung,\” kata Mingrum.

Dia mengatakan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung saat ini merupakan sosok yang pernah bermasalah sebelumnya yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung.

\”Artinya ke depan, kita tidak boleh menempatkan orang-orang yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas. Ini bukan soal pasangan calon nomor urut 3 tapi partai politik pengusung calon perlu menyikapi ini,\” pungkas dia. (Josua)

Komentar