PDIP: Money Politic di Lampung Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan. Pasalnya, praktik money politik terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi.

Hal ini dikatakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Idham Samawi.
Idham Samawi menegaskan institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. “Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,\” tegas Idham Samawi, melalui pesan yang diterima Redaksi Netizenku.com, Senin (2/7).

Baca Juga  Mingrum: Petisi Rakyat Bukti Lemahnya Institusi Polisi dan Kinerja Penyelenggara

Sementara, Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung mengatakan, praktek politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, desa Cimanuk Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, pekon Sinar Betung dan pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat dengan temuan ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu. \”Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan,\” kata dia.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi. “Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,\” ucap Hasto. (Red)

Berita Terkait

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan
DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan
Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 20:41 WIB

Pj Bupati Tubaba Ziarah ke Makam para Raja

Rabu, 17 April 2024 - 14:25 WIB

Pj Bupati Tubaba Tinjau Kesiapan Pelayanan Puskemas

Rabu, 3 April 2024 - 14:54 WIB

Trend Positif, Tubaba Komitmen Tingkatkan Capaian Pembangunan

Selasa, 2 April 2024 - 18:27 WIB

Pj Bupati Tubaba Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin Gunung Terang

Jumat, 29 Maret 2024 - 21:14 WIB

Kwarcab Pramuka Tubaba Gelar Ceramah Ramadan dan Buka Bersama

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:28 WIB

Tubaba Akan Beri Bantuan Unggas Untuk Keluarga Beresiko Stunting

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:10 WIB

Pemkab Tubaba Siap Salurkan THR Kepada 3256 Penerima

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:56 WIB

DPRD Tubaba akan Hearing Terkait LKPJ Bupati Terhadap APBD 2023

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB