PDIP: Money Politic di Lampung Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan. Pasalnya, praktik money politik terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi.

Hal ini dikatakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Idham Samawi.
Idham Samawi menegaskan institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. “Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,\” tegas Idham Samawi, melalui pesan yang diterima Redaksi Netizenku.com, Senin (2/7).

Sementara, Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung mengatakan, praktek politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, desa Cimanuk Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, pekon Sinar Betung dan pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat dengan temuan ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu. \”Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan,\” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi. “Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,\” ucap Hasto. (Red)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:50 WIB

Potensi PAP Rp23,6 Miliar Belum Tergarap, Komisi III Minta Bapenda Optimalkan PAD

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:26 WIB

Andika Wibawa Dorong Pemkot Bandar Lampung Bangun Sumur Bor untuk Atasi Krisis Air Bersih

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:07 WIB

Komisi III DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter untuk Optimalkan Pajak Air Permukaan

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:36 WIB

Tiga Tahun Pendapatan Meleset dari Target, DPRD Lampung Dorong Bapenda Buat Terobosan

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:05 WIB

Ribuan Warga Meriahkan HUT ke-344 Bandar Lampung

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:53 WIB

DPRD Lampung Pangkas Belanja Tak Mendesak, Rapat Hotel hingga ATK Jadi Sorotan APBD 2027

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:00 WIB

Imelda SH Terpilih Aklamasi Pimpin PUAN Lampung Periode 2025–2030

Senin, 27 Juli 2026 - 20:33 WIB

PKB Lampung Minta Korban Kekerasan Berani Melapor, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

BSI dan Pemkab Dorong UMKM Lewat Program TubabaQ Berdaya, KUR Super Mikro

Kamis, 30 Jul 2026 - 21:01 WIB