oleh

PDIP: Money Politic di Lampung Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Bandarlampung (Netizenku.com): Pilkada di Lampung sangat memprihatinkan. Pasalnya, praktik money politik terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan lampung telah membunuh demokrasi.

Hal ini dikatakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Idham Samawi.
Idham Samawi menegaskan institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. “Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut. Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,\” tegas Idham Samawi, melalui pesan yang diterima Redaksi Netizenku.com, Senin (2/7).

Baca Juga  Paslon Pilkada Belum Intensif Kampanye Daring

Sementara, Endro Suswantoro Yahman, anggota DPR RI Dapil Lampung mengatakan, praktek politik uang terjadi secara luas. Contoh Praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, desa Cimanuk Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, pekon Sinar Betung dan pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat dengan temuan ratusan amplop masing-masing berisi Rp50 ribu. \”Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan,\” kata dia.

Baca Juga  Diskusi Walhi: Strategi Calon Kada Tangani Kerusakan Lingkungan Tidak Efektif

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat.

Melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung, Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi. “Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,\” ucap Hasto. (Red)

Baca Juga  PDIP Perintah Satgas Patroli Politik Uang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *