Pansus DPRD Provinsi Sampaikan Temuan BPK RI

Redaksi

Senin, 26 Maret 2018 - 15:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku): Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, pada rapat paripurna, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin, (26/3).

Dalam penyampaiannya, Juru bicara panitia khusus DPRD Provinsi, Agus Bhakti Nugroho menyampaikan, secara garis besar BPK RI menyerahkan beberapa temuan yang menyatakan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terjadi kelebihan pembayaran gaji kepada karyawan yang terkena hukuman disiplin. \”Hasil pendalaman BPK Rl menunjukkan bahwa ada keterlambatan pemberitahuan dari Badan Kepegawaian daerah. Kondisi ini menggambarkan masih ada kesenjangan informasi,\” paparnya.

\"\"

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia melanjutkan, juga ditemukan kelebihan bayar pada perjalanan dinas. Berdasar hasil pendalaman BPK, ternyata bukti penanggungjawaban penginapan tidak sesuai dengan tempat menginap.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), ada temuan soal kelebihan perhitungan jasa konsultan. \”Kalau dari hasil pendalaman BPK, ternyata itu ada kesalahan, karena PPK tidak mengawasi pelaksanaan kegiatan. Hal itu tercermin pada tenaga pengawas yang tidak menjalankan tugasnya,\” kata Agus.

\"\"

Menanggapi hal tersebut, DPRD Provinsi Lampung, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar menetapkan kebijakan atas penegakan integritas dan etika yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dan PP Nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

\”Kami meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh ASN tersebut,\” terang Agus.

Ia juga menyarankan adanya pembinaan terhadap terhadap pegawai. \”Pembinaannya bisa berupa pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, dalam rangka mendukung kinerja ASN,\” pungkas Agus. (Aby).

Berita Terkait

KPK dan DPRD Lampung Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
DPP ABRI Gelar Pelatihan Paralegal Nasional 2025
DPRD Lampung Dukung Sinergi Pemprov dan KPK dalam Pencegahan Korupsi
Pemprov Lampung dan KPK Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi
Warga Kampung Baru Raya Adukan Sertifikat Tanah Mangkrak ke DPRD Lampung
Budiman AS Harap Kapolda Baru Selesaikan Masalah Kriminal di Lampung
Pemprov Lampung Ajukan Pinjaman Rp1 Triliun untuk Infrastruktur
Pemprov Lampung Targetkan Realisasi APBD Capai 90 Persen

Berita Terkait

Rabu, 12 November 2025 - 13:10 WIB

Imbas Pergub Singkong, Sejumlah Pabrik Tapioka di Lampung Utara Hentikan Operasional

Rabu, 12 November 2025 - 11:59 WIB

Pemprov Lampung Dorong KMP Jadi Penggerak Ekonomi Desa 

Rabu, 12 November 2025 - 08:41 WIB

UMP 2026: Menakar Keadilan di Timbangan Buruh dan Modal

Selasa, 11 November 2025 - 18:13 WIB

Buruh Desak UMP Lampung 2026 Naik 15 Persen

Selasa, 11 November 2025 - 14:18 WIB

Herman HN Tegaskan Komitmen NasDem Hadir untuk Rakyat

Selasa, 11 November 2025 - 03:57 WIB

Produksi Padi Lampung 2025 Melimpah, Bukti Kedaulatan Pangan Makin Nyata dan Jadi Kado Doktor Elvira

Senin, 10 November 2025 - 16:23 WIB

Perkuat Kaderisasi, Panji Bangsa Lampung Gelar Pendidikan Instruktur

Senin, 10 November 2025 - 16:06 WIB

Ketua Fraksi PKB Lampung: Maknai Hari Pahlawan dengan Aksi Nyata

Berita Terbaru

Pringsewu

Modus Ganjal ATM di Pringsewu, Dua Pemuda Tanggamus Diciduk

Rabu, 12 Nov 2025 - 18:33 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Dorong KMP Jadi Penggerak Ekonomi Desa 

Rabu, 12 Nov 2025 - 11:59 WIB

Lampung Tengah

Munir Serap Aspirasi Warga Anak Tuha

Rabu, 12 Nov 2025 - 10:11 WIB