oleh

Nunik: ASN akan Rutin Diberikan Penilaian Kinerja

Bandarlampung (Netizenku.com): Wakil Gubernur Lampung Chusnunia (Nunik) memimpin Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (24/6/2019) di Lapangan Korpri Kantor Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Nunik menyampaikan beberapa hal kepada ASN Pemprov yakni untuk terus meningkatkan displin, menaati seluruh peraturan yang berlaku, “bagi ASN yang tidak menaati maka akan diberikan sanksi tegas,” ucap Nunik.

Nunik juga mengatakan dalam rangka melaksanakan visi dan misi dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, untuk melakukan peninjuan kembali terkait perangkat daerah agar lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Baca Juga  Setelah \'Kampung Pelangi\', TMMD Bangun Desa di Kecamatan Kemiling

Selain itu, Nunik juga berpesan agar melakukan penataan dan penempatan ASN yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana. “Tidak ada lagi ASN yang tidak mempunyai tugas atau pekerjaan, sehingga menyulitkan untuk penilaian kinerja PNS.”

Baca Juga  YLKI Nilai PDAM Buruk, Begini Tanggapan Herman HN

Kemudian dalam melakukan penilaian kinerja PNS, Wagub mengatakan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 serta menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemanpan RB.

Sementara dalam meningkatkan pelayanan publik, Wagub meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMND), dapat berpartispasi dalam inovasi pelayanan public sesuai dengan Permen Nomor 23 Tahun 2017 dan Permenpan RB nomor 3 Tahun 2018.

Baca Juga  Pemkot Sesalkan Dinkes Lampung Tak Koordinasi Vaksinasi Massal

Sebelum menutup sambutannya, Wagub meminta untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi dan peran Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)  dan segera beroordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Lampung, tegasnya. (*Aby)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *