Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Ahmad Mufti Salim turut menyoroti Peraturan Kementerian Agama mengenai Majelis Taklim yang harus terdaftar. Ia meminta pusat tidak menyulitkan daerah.
“Jangan menyulitkan daerah, kalau pengaturan sifatnya adalah memudahkan dan menjadikan kondisi masyarakat lebih baik,pastinya kita senang tetapi kalau ada aturan yang kemudianmalah menyulitkan semua pihak khususnya para pengelola dan penyelenggra di majelis taklim, itu tidak kita kehendaki,” katanya saat ditemui di lingkungan DPRD Lampung, Senin (2/12).
Pada intinya, lanjut Mufti yang juga anggota MUI Lampung Bidang Ukhuwah Islamiah ini jika peraturankemudianmenyulitkan majelis taklim harus diatur terutamamengenai materi, padahal materi pengajian bersifat dinamis, diumpamakannya kalau ada kejadian yang dapat dijadikan materi maka hal itu sah saja, mengingat kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.
“Intinya seperti apa peraturan itu di lapangan, harus memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Pastikan peraturan yang dikeluarkan sesuai konstitusi, mengamalkan Pancasila, bagaimna mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuan kita bernegara. Kalau aturan menyulitkan tidak berlaku di masyarakat, justru fasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan majelis taklim,” urainya.
Diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November lalu, yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustadz, jemaah, tempat serta materi ajar. Menuai kontroversi, dan sejumlah ulama atau tokoh agama bereaksi. (Leni)
