oleh

Menkes Harapkan Lampung Bersih dari Gizi Buruk

Bandarlampung (Netizenku): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong para Kepala Dinas Kesehatan di kabupaten/kota menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis).

Hal itu diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis, saat membuka acara Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/) malam.

“Saya minta kepada OPD dan stake holder terkait agar dapat bersinergis dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di provinsi Lampung. Khususnya 3 kabupaten dengan kasus stunting tinggi, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur, untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut,” ujar Hamartoni.

Plt Sekdaprov ini mengatakan, penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.

Hamartoni juga meyampaikan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung.

“Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil,” katanya.

Baca Juga  Diduga Tak Miliki SIPA dan Tunggak Pajak, ini Kata Manajer Bukit Mas

Hamartoni mengatakan, status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dan percepatan pencapaian pelayanan minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.

Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

“Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin, upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil,” katanya.

Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. “Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hamartoni menekankan kepada seluruh kabupaten/kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat. “Saya ingin seluruh sektor dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat,” ujarnya.

Baca Juga  Ketok Palu Perubahan APBD 2021, DPRD Bandarlampung Berikan Catatan

Pemprov berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.

“Yang harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa atandar pelayanan minimal bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah,” katanya.

Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progress pembangunan di kabupaten/kota melalui OPD yang bersangkutan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan, masalah stunting akan berdampak pada pembangunan bangsa.

“Anak tidak akan tumbuh berkembang dengan baik, dan kepandaiannya juga berkurang apabila terjadi stunting. Tentu mereka tidak akan mampu mencapai pendidikan yang baik, dan menjadikan beban bagi bangsa kita,” ujar Nila.

Menkes ini menyampaikan pada waktu Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 silam, Presiden RI Joko Widodo di dalam arahannya, mengatakan dirinya tidak ingin melihat ada satu hingga dua anak dengan kekurangan gizi.

Baca Juga  Eva Harapkan Dukungan Nasdem

“Dengan sumberdaya alam di Indonesia yang begitu suburnya apalagi Lampung, jangan ada lagi permasalahan mengenai masih ada anak dengan kekurangan gizi,” ujarnya.

Stunting, kata Nila, juga bisa disebabkan oleh penikahan dini. “Pernikahan dini juga menjadi persoalan. Akibatnya kurang pengetahuan, pagu hamil yang tidak sesuai, akhirnya anaknya lahir dengan stunting,” katanya.

Selain itu, Nila juga menyebutkan air bersih dan sanitasi perlu juga dalam masa ibu yang sedang hamil. “Kita perlu air bersih, dan sanitasi. Kalau tidak ada akses air bersih dan sanitasi, akan terjadi cacingan, kurang gizi, akhirnya ibu hamil akan kekurangan gizi melahirkan anak yang kurang gizi pula,” ujarnya.

Pada Rakerkesda Provinsi Lampung Tahun 2018, selain membahas tentang stunting, sesuai dengan tema yakni “Mewujudkan Lampung Sehat melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Kualitas Imunisasi”, di mana ketiga hal tersebut adalah topik yang dibahas pada Rakerkesnas 2018 pada 5-8 Maret 2018 di Tangerang, Banten.

“Karena Rakerkesnas kita mengambil tiga topik ini untuk kita fokus kita kerjakan, tetapi sebenarnya itu semua terbungkus dengan dilakukannya pendekatan keluarga,” tandasnya. (Rls/Aby)

Komentar