Masih Maraknya Kasus Perdagangan Orang, Pemprov Kembali Bentuk Tim Gugus Tugas

Redaksi

Selasa, 6 November 2018 - 16:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Masih maraknya kasus perdagangan orang menyita perhatian jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Sekitar 5 persen masyarakat Provinsi Lampung diprediksi masih menjadi korban perdagangan anak.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sri Hastuti mengatakan, sangat penting dibentuk tim gugus tugas perlindungan anak, mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia bahkan di Provinsi Lampung.

Sri memperkirakan sekitar 20 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban perdagangan orang dan 5 persen masyarakat di Provinsi Lampung juga masih menjadi korban perdagangan manusia. Kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, tetapi faktor perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi serta globalisasi penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram juga sangat mempengaruhi.

“Saat ini banyak terjadi perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja melalui media sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara holistic dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak”, ujarnya dalam Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan di Begadang Resto, Selasa (6/11).

Baca Juga  Apindo Gelar FGD, Bahas Optimalisasi Peran Pelabuhan Panjang dalam Ekspor-Impor

Ia menambahkan, Pemprov Lampung terus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang di Indoensia. Salah satunya dengan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT. PP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2018.

Dengan berakhirnya masa keanggotaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Lampung Tahun 2014-2018, maka Peraturan Gubernur Tentang Gugus Tugas TPPO dan RAD untuk disusun kembali. Susunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdangan Orang Provinsi Lampung periode 2019-2023 yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum, Penegakan Hukum, serta Koordinasi dan Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking.

Baca Juga  Pj. Sekdaprov Lampung Buka Pembekalan KKN Tematik UIN Raden Intan, Fokus pada Perlindungan Anak

“Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani permasalahan seputaran  human trafficking. Untuk itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningaktkan peran Gugus Tugas TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghasilkan upaya-upaya guna mengatasi berbagai permasalahan TPPO khusunya di Provinsi Lampung”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Kabid Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Dinno Ardiana mengatakan, maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia. Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan untuk mencari akar penyebab terjadinya kasus perdagangan orang.

Baca Juga  Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Provinsi Lampung 2025–2030

Menurutnya, saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebanyak 32 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat kabupaten/kota. Dengan tujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat berpartisipasi aktif  dan memberikan konstribusi optimal  sehingga kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO baik di Provinsi Lampung maupun  di Indonesia”, ujarnya

Kedepan pihaknya juga juga memiliki program pelatihan perlindungan terhadap anak dengan mengirimkan 130 agen perubahan dari kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. Program tersebut diwujudkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan TPPO. (*Aby)

Berita Terkait

Bangun Deteksi Dini Kamtibmas, Dit Intelkam Polda Lampung Gandeng IJP
Bandarlampung Expo 2025: Momentum Pertumbuhan Ekonomi dan Kreativitas Sejahterakan Warga
Rangkap Jabatan, KONI Lampung Dikecam
RSUDAM Siap Jadi Rumah Sakit Rujukan Bertaraf Nasional
Thomas Amirico: Kepala Sekolah Pun Ada yang Terpapar LGBT
Pemprov Lampung Pastikan SK PPPK Dibagikan Akhir Juli
Harganas 2025, Lampung Teguhkan Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas
Pemerintah Pusat Dorong Pemda Percepat Program 3 Juta Rumah, Kesehatan Gratis, dan Tekan Inflasi

Berita Terkait

Selasa, 15 Juli 2025 - 20:18 WIB

Polres Tanggamus Ungkap Kasus Curat

Kamis, 26 Juni 2025 - 20:13 WIB

Kalapas Kotaagung Hadiri Gerakan Nasional ‘Klien Bapas Peduli’

Jumat, 20 Juni 2025 - 16:05 WIB

Lapas Kotaagung Tebar Berkah untuk Warga Sekitar

Senin, 28 April 2025 - 13:56 WIB

Pemprov Perbaiki Jalan di Tanggamus

Jumat, 25 April 2025 - 16:40 WIB

Bupati Tanggamus Lantik Lima Pejabat Administrator

Jumat, 25 April 2025 - 08:44 WIB

Tersangka Baru Kasus Alkes RSUDBM Terungkap

Selasa, 22 April 2025 - 19:10 WIB

Putra Tanggamus Tedi Kurniawan Jabat Wasekjen BPOK DPP PAN

Rabu, 16 April 2025 - 16:03 WIB

Sambut HBP ke-61, Lapas dan Rutan Kotaagung Gelar Donor Darah

Berita Terbaru

Pesawaran

HUT ke-18 Kabupaten Pesawaran, DPRD Gelar Paripurna Istimewa

Kamis, 17 Jul 2025 - 16:52 WIB

Bandarlampung

Bangun Deteksi Dini Kamtibmas, Dit Intelkam Polda Lampung Gandeng IJP

Kamis, 17 Jul 2025 - 15:45 WIB

Tulang Bawang Barat

Bupati Lamsel Dikukuhkan sebagai Bendahara Umum Apkasi 2025–2030

Kamis, 17 Jul 2025 - 15:35 WIB

Tulang Bawang Barat

Mayoritas Tiyuh di Tubaba Belum Transparan Kelola Dana Desa

Kamis, 17 Jul 2025 - 15:29 WIB

Tulang Bawang Barat

Pemkab dan DPRD Tubaba Teken MoU KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Rabu, 16 Jul 2025 - 22:47 WIB