Pesawaran (Netizenku.com): Kritikan keras mengenai rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan melakukan pinjaman uang sebesar Rp150 miliar dengan bunga pengembalian 5,6 persen pertahun kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) untuk pembangunan Gedung Olar Raga (GOR) dan Museum Tapis di tahun 2022 terus mengalir.
Sebelumnya dilontarkan Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) kini ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, juga ikut angkat bicara mengkrikitisi hal itu. Menurutnya yang juga mantan ketua DPRD ini, menilai kebijakan pemerintah tersebut adalah sebagai keputusan yang keliru.
“Dalam kondisi masih dalam masa pandemi saat ini, dengan keberadaan masyarakat yang masih didera serba kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, akan sangat bijak kalau pemerintah lebih mengutamakan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam upaya nyata membantu masyarakat keluar dari kesulitan,” kata Nasir, Rabu (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hal itu pihaknya tidak menyalahkan upaya pemerintah. Hanya saja belum tepat waktunya untuk memikirkan hal itu, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus menghidupkan perekonomian masyarakat, yang sekarang kondisinya masih sangat terpuruk.
“Rencana pemerintah saya nilai tidak salah, hanya saja masih belum tepat waktunya,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung, menilai rencana pembangunan dua gedung tersebut, ada kesan dipaksakan untuk kepentingan pribadi bupati.
“Menurut kami memang pinjaman itu belum layak untuk dilakukan, karena di masa pandemi saat ini yang harus diupayakan pemerintah adalah mengangkat perekonomian masyarakat bukan malah pinjam uang yang kegunaan kami anggap tidak urgen,” kata Tanjung
Apa lagi, ungkap dia, bunga yang harus dibayarkan itu nilainya sangat besar, dari pinjaman Rp150 miliar, mengembalikannya selama 4 tahun, dengan bunga 5,6 persen pertahun , artinya selama 4 tahun ini ada kelebihan bunga 33 milyar lebih. Dan ini yang akan menjerat keuangan pemda apa lagi saat ini PAD di Kabupaten Pesawaran masih belum mencukupi untuk itu.
“Kalau ini sampai tidak terbayar akan dipotong dari dana DAU dan ini sangat memberatkan pemda,” ungkap Tanjung.
Diutarakan,Tanjung untuk saat ini semestinya pemerintah bisa lebih melihat kondisi dibawah untuk para pengrajin tapis yang ada , itu semestinya lebih diberi pada pelatihan dan modal bukan malah memikirkan pembangunan museumnya.
“Jadi saya kira rencana pemererintah ini kurang pas bahkan program yang dipaksakan, karena kita tahu sendiri jika program ini yang berjalan pemerintah tidak dapat apa-apa, karena bantuannya tidak bisa dimainkan. Tapi jika proyek kita tahu sendiri bagai mana permainan mereka,” ungkapnya. (Soheh/len)
