Lubang Tambang Makan Korban, Walhi Minta Pemerintah Tegas

Redaksi

Kamis, 25 Juni 2020 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Tewasnya tiga bocah tenggelam pada sebuah lubang bekas tambang batu di Campang Raya jadi sorotan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menyebut rendahnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan bukit dan pengawasan pertambangan, jadi pemicu utama terjadinya dampak buruk dalam aktivitas tambang liar.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan bahwa tewasnya tiga bocah tersebut bukan semata merupakan kelalaian pemilik lahan, namun justru semakin memperjelas sikap saling lempar pemerintah dalam pengelolaannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Irfan menjabarkan, selama ini Pemerintah Kota Bandarlampung terkesan melempar permasalahan pertambangan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung–selaku instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan terhadap pertambangan.

Baca Juga  Hotel dan Restoran di Bandarlampung Terima Dana Hibah Pariwisata

Hal itu merujuk pada peristiwa yang terjadi sebelumnya, seperti pada 30 Oktobeer 2019 Bukit Gunung Perahu yang terletak di Gang Onta Kelurahan Sukamenanti kecamatan Kedaton mengalami longsor. Kemudian pada 13 Januari 2020 juga terjadi tanah longsor di Bukit Kaliawi, yang menyebabkan sebuah batu berdiameter lebih dari satu meter menimpa sebuah rumah warga.

Namun diketahui Dinas ESDM Provinsi Lampung sangat minim dalam melakukan pengawasan, dan penertiban aktivitas pertambangan di bukit-bukit yang ada di Kota Bandarlampung.

Baca Juga  Eva Dwiana Buka Muscab XVI Gerakan Pramuka Bandarlampung

\”Di sisi lain Pemerintah Kota Bandarlampung juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan bukit dari aktivitas pertambangan, dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup, menjamin kesehatan, dan keselamatan rakyat, serta meminimalisir terjadinya bencana ekologis di Kota Bandarlampung,\” kata dia, Kamis (25/6).

Menurut Irfan abainya peran pemerintah dan sikap saling lempar tanggung jawab ini dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan di bidang pertambangan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan ditarik ke provinsi.

Baca Juga  Puncak Hari Anak Nasional, PPPA Akan Ajak Anak Bergembira Bersama

\”Walhi menilai apabila tidak adanya ketegasan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, baik dalam pengelolaan bukit dan pertambangan, maka Bandarlampung sangat berpotensi dilanda bencana ekologis yang dapat menimbulkan kehilangan jiwa,\” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, berenang di sebuah lubang bekas tambang batu, tiga bocah warga Kampung Kecapi, Campang Raya, tewas tenggelam, Selasa (23/6), sekitar 14.30 WIB.

Peristiwa itu bermula saat ketiga korban bersama empat temannya hendak berenang di kolam yang berada di Jalan Sumber Organik, Gang Nusa Indah, Campang Raya, Sukabumi. (Adi)

Berita Terkait

Bandarlampung Komit Tekan Stunting
Kerap Bau dan Datangkan Lalat, Warga Beringin Raya Keluhkan Sampah yang Berserak
Perpustakaan Modern Kota Bandarlampung Minim Konsep? 
Siasat Pengembang Perumahan, Dinas Perkim ‘Pasang Mata’
BPPRD ‘Kejar Tayang’ Realisasi Pajak Triwulan II
Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu
TPID Lampung Laksanakan Arahan Presiden RI Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024
PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:25 WIB

Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:09 WIB

Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:35 WIB

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:45 WIB

Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 

Minggu, 9 Juni 2024 - 23:02 WIB

RMD Resmikan Rumah Relawan

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:31 WIB

Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:31 WIB

Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:33 WIB

Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”

Berita Terbaru

Pejuang Siliwangi Kabupaten Tubaba menyatakan Sikap Dukungannya kepada Nona (Novriwan Jaya-Nadirsyah). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pejuang Siliwangi Tubaba Dukung Pasangan Novriwan-Nadirsyah Maju Pilkada

Jumat, 21 Jun 2024 - 21:09 WIB

Suasana program

Pringsewu

Polres Pringsewu Ajak Masyarakat Ciptakan Situasi Kamtibmas

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:27 WIB

Sri Haryanto (Kajari Tubaba lama) saat berjabat tangan tanda perpisahan dengan  Novriwan Jaya, usai kegiatan Pisah Sambut Kajari Tubaba di Aula Rumdis Bupati, Panaragan Jaya, Jumat (21/6/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Mantan Kejari Tubaba Sebut Novriwan “Bupati” di Hadapan Firsada

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:05 WIB

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung, Rya Melanie,  ketika diwawancarai di ruang kerjanya. Foto: Arsip Luki.

Lampung

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Didominasi KDRT

Jumat, 21 Jun 2024 - 17:00 WIB