ADV (Netizenku.com): Setelah melalui pembahasan yang sangat panjang, akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj-KD) Lampung Barat Tahun Anggaran (TA) 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (26/4).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Edi Novial, dihadiri Bupati, Parosil Mabsus, dan anggota Forkompinda, diawali dengan penyampaian laporan panitia khusus (Pansus), selanjutnya dilakukan penandatanganan pengesahan oleh pimpinan DPRD dan bupati.
Parosil dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan LKPj TA 2020. Tentu sebelum disahkan sudah melalui proses yang panjang, dan telah mendapatkan kritik, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas berbagai kinerja program kegiatan yang termuat dalam buku LKPj.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”LKPj yang saya sampaikan tentu telah melalui proses pembahasan yang panjang, atas kritik, evaluasi dan masukan yang disampaikan saya ucapkan terima kasih, karena saya yakin kawan-kawan anggota DPRD yang membahas dengan serius untuk mengetahui sejauh mana eksekutif menjalankan program selama TA 2020,\” kata Parosil, seraya menambahkan dengan pembahasan yang mendetail, tentu akan menjadikan LKPj ini sebuah produk yang akuntabel.
Rapat paripurna yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Lampung Barat, juga membahas secara khusus terkait keluhan wartawan yang melakukan tugas peliputan di Lampung Barat, terutama terkait berkurangnya anggaran pada sekretariat DPRD yang dialokasikan untuk media massa.
Disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lampung Barat, Ismun Zani, pada tahap pembahasan RAPBD TA 2021, bahwa memang ada sinkronisasi anggaran yang dialokasikan untuk media. Karena alasan tim anggaran Pemkab Lampung Barat anggaran untuk media di sekretariat DPRD tidak boleh melebihi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
\”Memang iya pada saat pembasahan saat itu harus dilakukan sinkronisasi, tetapi penurunannya tidak signifikan, karena kita ketahui bersama bahwa anggaran untuk media di Dinas Kominfo tidak ada biaya langganan koran, sementara di sekretariat DPRD itu ada, jadi nilai anggaran di DPRD itu tidak lebih tinggi dari yang dianggarkan di Kominfo,\” jelas Ismun.
Terkait masalah tersebut, Edi Novial mengaku bahwa media merupakan partner dalam mengkomunikasikan program pembangunan di Lampung Barat kepada masyarakat, melalui berita yang ditulis di media masing-masing.
\”Selama ini program unggulan Pemkab Lampung Barat, diketahui oleh masyarakat berkat peran serta kawan-kawan wartawan yang menyampaikan melalui berita. Untuk Itu saya berharap Pemkab Lampung Barat untuk meningkatkan kerjasama dengan media, dan saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas peran aktif media dalam mendukung seluruh program yang kita jalankan,\” harap Edi.
Sedangkan wakil ketua II DPRD Lampung Barat, Erwansyah, mengatakan, pihaknya sangat mendukung atau mensupport kerja media melalui penyediaan anggaran. DPRD tidak bermaksud menjatuhkan nilai anggaran. Dan keinginan tersebut sudah sangat sering kami sampaikan kepada pihak eksekutif.
\”Kami lembaga legislatif sangat menyupport supaya anggaran untuk media besar, dan hal itu sudah sangat sering kami sampaikan kepada pihak eksekutif, jadi kami tidak punya niat untuk menurunkan pada TA 2021. Bahkan Ismun Zani, yang juga anggota PWI telah meminta secara langsung kepada kami untuk memperhatikan dan mensyupport anggaran untuk media,\” jelas Erwansyah. (ADV)
