Pesawaran (Netizenku.com): Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) kembali menyoroti langkah Pemkab Pesawaran yang akan melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI) Persero sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan Gedung Olahraga (GOR) dan Museum Tapis. Bahkan kali ini FMPB melayangkan surat terbuka kepada Direktur Utama PT SMI untuk membatalkan pemberian pinjaman tersebut.
Dalam surat terbuka tersebut, Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung, menilai pembangunan GOR dan Museum Tapis di tengah masa pandemi yang belum berakhir bukan merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Apalagi saat ini perekonomian masyarakat Kabupaten Pesawaran masih sangat terpuruk, bahkan untuk sekedar mencari makan pun masih sulit.
Selain itu ia juga menilai alasan pihak pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan GOR dan Museum Tapis mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut justru dinilai tidak memiliki kajian ilmiah yang jelas dan terkesan dipaksakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang kita tahu, yang namanya GOR kalau tidak ada even-even besar mana mungkin bisa ramai. Dan kalau pun ramai apakah itu dapat menguntungkan bagi penerimaan PAD Pesawaran dan masyarakat. Kan belum tentu,” ucapnya.
Apalagi lanjutnya, di Kabupaten Pesawaran belum ada dan masih belum maksimalnya penerimaan PAD dari sektor pajak hotel, restoran maupun hiburan.
“Sekarang hotelnya mana? Kalau Jokowi bangun Sirkuit di Mandalika jalas, hotel-hotelnya hidup, pariwisatanya ramai. Lah ini pariwisatanya di mana, bangun GORnya di mana. Jadi jangan cuma sekedar yang penting ada proyek fisik saja,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal rencana pembangunan Museum Tapis dari dana pinjaman itu, yang menurutnya tidak akan memberikan dampak yang positif bagi para pengrajin jika tidak di dukung dengan upaya-upaya lain untuk menarik minat pengunjung datang ke lokasi itu. Disamping ia mencontohkan, keberadaan Museum Transmigrasi Lampung yang ada di Kabupaten Pesawaran yang memiliki nilai histori yang cukup luar biasa saja saat ini tidak dilirik pengunjung dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyatakat.
“Karena kalau Tapis, permasalahanya itu ada di upah dan modal pengrajin. Sekarang apakah upah mereka sudah sesuai, apakah permintaan tapisnya sudah tinggi dan produknya juga mampu bersaing dengan yang lain? Seharusnya itu yang jadi konsen pemerintah. Kalau orang mau beli tapis, saya rasa tinggal datang ke bambu kuning, mau model seperti apa dan dari daerah mana di sana lebih lengkap,” katanya.
Untuk itu, ia berharap pinjaman sebesar Rp150 miliar dengan bunga 5,6 persen atau Rp33,6 miliar dengan jangka pinjaman selama 4 tahun yang sangat memberatkan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran di tahun-tahun berikutnya ini segera dibatalkan. Apalagi, PAD Pesawaran yang belum maksimal dikhawatirkan tidak dapat membayar sesuai waktu tempo dan jika itu terjadi maka akan dipotong melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Hal ini tentunya sangat berimbas pada program-program pembangunan yang lainnya di Kabupaten Pesawaran,” tutupnya. (Soheh/len)
