oleh

KUA-PPAS Pesawaran Lampung Belum Mampu Tampung Seluruh Aspirasi Kebutuhan Anggaran

Pesawaran (Netizenku.com) : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rancangan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2019, Kabupaten Pesawaran, Lampung belum mampu menampung seluruh aspirasi kebutuhan anggaran yang diusulkan, mengingat dana yang tersedia masih terbatas.

Hal itu disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada rapat paripurna penyampaian ancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS 2019, di Aula DPRD Pesawaran, Senin (8/10/2018).

\”Alokasi belanja pada program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas fiskal yang kita miliki,\” kata dia.

Baca Juga  Dendi Harap MoU dengan Kejari Lamsel Bukan Seremonial Belaka

Program dan kegiatan disusun dengan semangat efisiensi anggaran, serta memperhatikan secara seksama urgensi dan skala prioritas dari program dan kegiatan dimaksud.

\”Oleh karenanya, kita maklumi bersama apabila KUA-PPAS tahun 2019 ini belum mampu menampung seluruh aspirasi kebutuhan anggaran yang diusulkan, mengingat dana yang tersedia masih terbatas,\” ungkap Dendi.

Kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran pada 2019 akan sangat dipengaruhi lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya.

Baca Juga  Demo Kotak Koin NU yang Tak Dibayar Temui Babak Baru

Diperkirakan, perekonomian Kabupaten Pesawaran masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

\”Secara  spesifik, kebijakan belanja Kabupaten Pesawaran dirumuskan guna pengalokasian belanja daerah, yang diarahkan pada  program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019 dan penjabaran visi serta misi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021,\” kata Dendi.

Baca Juga  Pendapatan Kota Bandarlampung di APBD 2022 Diproyeksikan Rp2,3 Triliun

Belanja daerah sebagai stimulus pembangunan bidang ekonomi, dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program dan atau kegiatan  serta  lokasi tertentu. (soheh)

Komentar