KPK: siapa yang buat pilkada mahal?

Redaksi

Rabu, 6 Oktober 2021 - 01:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Mahasiswa Rakyat Bersatu Pengawal Pilkada Jurdil (FMRB PPJ) menggelar aksi mendesak Bawaslu Kota Bandarlampung mengusut tuntas praktik politik uang di Pasar Way Halim pada Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020, di depan Kantor Bawaslu Bandarlampung, Selasa (27/10). Foto: Netizenku.com

Forum Mahasiswa Rakyat Bersatu Pengawal Pilkada Jurdil (FMRB PPJ) menggelar aksi mendesak Bawaslu Kota Bandarlampung mengusut tuntas praktik politik uang di Pasar Way Halim pada Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020, di depan Kantor Bawaslu Bandarlampung, Selasa (27/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Hasil kajian penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK RI, berdasarkan fakta di lapangan, calon di pilkada membutuhkan dana minimal sekitar Rp65 miliar.

Sementara Litbang Mendagri menyebutkan pilkada untuk calon wali kota/bupati membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar dan calon gubernur antara Rp20 miliar-Rp100 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi, dalam webinar seri keempat Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan KPU RI dengan tema Pendidikan Pemilih Dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilu dan Pemilihan, Selasa (5/10).

“Kita tahu pilkada ini mahal. Pertanyaannya, siapa yang membuat pilkada mahal?” Kata dia.

Menurut Kumbul, pilkada mahal disebabkan aktor-aktor pemilu yang tidak berintegritas.

“Kita semua yang membuat mahal. Kalau kita menginginkan pemilu berintegritas, semua komponen di dalamnya haruslah berintegritas, baik penyelenggara, kontestan, dan rakyat pemilih,” tegas dia.

Kumbul menyampaikan KPK memahami adanya kebutuhan dana pemilu yang digunakan untuk media, alat peraga, sosialisasi, honor saksi, transportasi, akomodasi, dan sebagainya.

Dan KPK juga menyadari adanya praktik politik uang, baik uang mahar, gratifikasi, jual beli suara, yang ditujukan untuk pemenangan calon. Termasuk para sponsor dan pendonor calon di pilkada.

Baca Juga  KPK: masyarakat berperan serta biayai pendidikan

“Berdasarkan data yang masuk ke KPK, LHKPN calon ada juga yang bukannya plus, laporan harta kekayaannya justru minus. Nah bagaimana dia bisa mencalonkan?” Ujar dia.

Hal ini menjadi perhatian KPK mengingat ketiga komponen tersebut ada juga yang belum melek hukum dan aturan hukum yang dirasakan kurang efektif, masih banyak tumpang tindih.

Sehingga hal itu mengakibatkan praktik politik uang di pilkada menjadi suatu budaya atau kebiasaan di tengah masyarakat.

Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) KPK periode 2004-Juni 2021 menyebutkan sebanyak 155 kepala daerah baik gubernur (22) maupun wali kota/bupati (133) terlibat tipikor.

Kemudian anggota DPR dan DPRD sebanyak 281 orang dan dari sisi pelaku, lebih dari 50 persennya adalah oknum-oknum kader partai politik yang tertangkap oleh KPK karena korupsi setelah menjadi penyelenggara negara atau pejabat.

“Mereka lahir darimana? Dari sistem pemilu kita,” kata Kumbul.

Baca Juga: Apakah Demokrasi Melahirkan Koruptor?

Ketiga komponen utama yang disebutkan Kumbul, harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait pemilu berintegritas, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Baca Juga  Di \'Rumah Herman\' Semua Bergotong Royong

“Kalau kita ingin pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil, prasyarat utamanya integritas aktor. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga: Puskamsikham: politik uang, yang salah yang menerima

KPK mengharapkan aktor-aktor pemilu ini netral dan berintegritas agar pemilu berjalan demokratis, berkeadilan, dan melindungi hak pilih.

KPK: siapa yang buat pilkada mahal?
Forum Mahasiswa Rakyat Bersatu Pengawal Pilkada Jurdil (FMRB PPJ) menggelar aksi mendesak Bawaslu Kota Bandarlampung mengusut tuntas praktik politik uang di Pasar Way Halim pada Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020, di depan Kantor Bawaslu Bandarlampung, Selasa (27/10). Foto: Netizenku.com

Supaya berintegritas dan pemilu berjalan baik, dibuatlah aturan hukum, kode etik, sistem pemilu, dan lain sebagainya,” kata dia.

Integritas memerlukan iman yang kuat, komitmen, konsisten, tahan godaan, rela atau siap berkorban termasuk dikucilkan, perlunya dukungan orang lain untuk mengingatkan.

Integritas ditanamkan melalui pendidikan nilai- nilai anti korupsi melalui pendidikan formal, jalur non formal seperti melalui bimbingan teknis, pengalaman orang lain.

Kumbul menjelaskan KPK berkepentingan untuk ikut serta mewujudkan pemilu berintegritas bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, melakukan bimbingan teknis kepada seluruh aktor-aktor pemilu.

“Karena para calon itu akan menjadi penyelenggara negara,” kata dia.

Di samping itu, lanjut Kumbul, program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan juga sejalan dengan program KPK yaitu Desa Anti Korupsi, dalam hal penindakan politik uang di pemilu.

Baca Juga  Keterwakilan Perempuan di Politik Dorong Kebijakan Berperspektif Gender

Politik Uang Indonesia Tiga Besar di Dunia

Ketua KPU RI, Ilham Saputra, dalam sambutan pembukaan acara webinar menyebutkan politik uang di Indonesia berada di peringkat tiga dunia.

“Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 hingga 33,1 persen,” kata dia.

Ilham juga menyampaikan hasil penelitian JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) di 2014 yang menyebutkan dua modus operandi praktik politik uang dalam pemilu.

Pertama, modus politik uang dapat dilakukan antara peserta pemilu dan tim sukses dengan pemilih.

“Kemudian yang menjadi catatan khusus adalah yang kedua, peserta pemilu melakukan politik uang dengan penyelenggara pemilu,” ujar dia.

Hal ini kemudian mendorong KPU RI menjalin kerja sama dengan KPK karena KPU bertekad membersihkan tindakan-tindakan korupsi di internal.

“Salah satu kriteria kuatnya demokrasi di sebuah negara adalah penyelenggaraan pemilu yang free and fair election, pemilunya bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang melanggar peraturan undang-undang,” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

PAN Terus Pantau Banjir Bandar Lampung
PAN Kembali Kunjungi Korban Banjir
Gelisahku, Mungkin Kegelisahan Pj Gubernur Samsudin Juga
UMP Lampung 2025 Naik Rp176.573, Ahmad Syaifullah: Untuk Menjaga Daya Beli Pekerja dan Daya Saing Usaha
Kepala Daerah Terpilih Jangan Ingkari Janji, Selanjutnya Pj Gubernur Samsudin Bilang Begini…
Standar Hidup Layak di Lampung Rp938 Ribu/Bulan, Jadi PR Besar Mirza-Jihan
Selamat! 2025 Lampung Punya Gubernur Baru, Sembilan Petahana Tumbang
Besok, Nukman Pantau Langsung Sejumlah TPS di Lambar

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:52 WIB

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas, Pj. Gubernur Samsudin Resmikan Rute Penerbangan Way Kanan – Jakarta

Rabu, 18 Januari 2023 - 18:19 WIB

Mahasiswa KKN Unila Edukasi Warga Pakuanratu Manfaatkan Perkarangan

Senin, 27 Desember 2021 - 17:57 WIB

Cuaca Buruk Diprakirakan Melanda Pergantian Tahun

Kamis, 30 Juli 2020 - 10:12 WIB

EVP Divre IV: Peresmian Bangunan Baru Stasiun Waytuba Buka Ekonomi Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2020 - 20:59 WIB

Arinal Tebar Bibit Ikan di Sungai Tiuh Negara Batin

Kamis, 19 September 2019 - 05:01 WIB

Rail Clinic PT KAI Divre IV Baksos di Negeri Agung

Jumat, 26 Juli 2019 - 16:26 WIB

Warga Bantaran Rel Blambangan Pagar Nikmati Rail Clinic

Kamis, 7 Februari 2019 - 13:54 WIB

3.414 Keluarga di Blambangan Umpu Terima Bantuan PKH

Berita Terbaru