Bandarlampung (Netizenku): Bila bukti sudah ada, semestinya hukum bisa bertindak. Kalau bukti telah nyata, tindakan belum tampak, maka sudah semestinya diingatkan, karena publik menolak untuk lupa pada janji.
Hal itu disampaikan juru bicara (jubir) pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Herman HN-Sutono, Rahmat Husein. Dirinya menagih janji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dan Kapolda, terkait dengan deklarasi anti politik uang beberapa waktu lalu.
Menurut Rahmat, Bawaslu saat ini harus bertindak tegas, terkait praktek bagi-bagi susu dalam Pilgub Lampung 2018. Jubir cagub nomor urut 2 ini menambahkan, janji Bawaslu dan Polda Lampung untuk menghukum pelaku politik uang dan bagi-bagi sembako harus dipenuhi. \”Bagi-bagi susu itu kan pelanggaran, seharusnya Bawaslu dan Polda bisa penuhi janjinya, agar pilgub 2018 bersih dari politik uang dan bagi-bagi sembako. Jika sudah ada barang bukti dan pelakunya, segera tangkap dan proses hukum,\” tegasnya, saat dihubungi redaksi Netizenku.com, Rabu (28/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakhmat Husein menegaskan, aturan hukum Pilgub sudah jelas melarang segala bentuk suap politik semacam itu. Dia menambahkan proses pembuktian pelanggaran Pilgub Lampung 2018 ini jangan berlarut-larut. \”Ini sudah hari ke 15 kampanye Pilgub, tapi kenapa baru susu yang ditangkap, kenapa pelaku bagi-bagi sembako dan uang belum ditangkap. Polda harus penuhi janjinya menangkap pelaku. Bawaslu juga harus penuhi janjinya untuk membuktikan dan menjatuhkan sanksi pada pelanggaran Pilgub ini,\” tegasnya.
Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung telah menemukan pelanggaran Pilgub Lampung di Lampung Tengah. Pelanggaran ini berupa bagi-bagi susu yang diduga Bawaslu Lampung dilakukan oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon Gubernur (cagub) dan calon Wakil Gubernur (cawagub).
Sebelumnya, Bawaslu dan Polda Lampung telah mendeklarasikan pelaksanaan Pilkada damai tanpa politik uang beberapa waktu lalu. Bersama seluruh cagub dan cawagub, Bawaslu dan Polda Lampung juga sepakat bahwa bagi-bagi sembako adalah pelanggaran Pilgub. (Agis)
