Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung membatasi jam operasional pusat keramaian masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19 di Kota Tapis Berseri.
Pembatasan jam operasional ini merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tertanggal 23 Desember 2020.
Wali Kota Bandarlampung Herman HN menggelar rapat koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (25/1), untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Hasil rapat tadi dengan Forkopimda untuk menerapkan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020, harus kita terapkan sanksi-sanksi. Jika sudah diingatkan dua kali, teguran lisan dan teguran tertulis, kita adakan penutupan dan kena denda,\” kata Herman HN usai rapat koordinasi.
Wali Kota Herman HN sebagai Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Bandarlampung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha.
Surat edaran itu ditujukan kepada para pimpinan/manager hotel, pemilik gedung pertemuan, manajemen pusat perbelanjaan, pemilik kafe/restoran, manager karaoke, pemilik tempat hiburan lainnya, dan seluruh masyarakat Kota Bandarlampung.
\”Seperti mal, jam 7 harus sudah tutup, tempat hiburan jam 10 termasuk pedagang di pinggir jalan jam 10 sudah tutup,\” ujar Herman HN.
Tim Satgas Penanganan Covid-19 akan berpatroli setiap hari untuk memastikan surat edaran pembatasan jam operasional kegiatan usaha dipatuhi.
\”Tiap hari ada kontrol kurang lebih 20 tim patroli Satgas Covid-19 ditambah jaksa dan hakim, langsung sidang di tempat. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu, tidak langsung denda,\” kata dia.
Surat Edaran Wali Kota Bandarlampung ini merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur sanksi denda administratif, teguran lisan, teguran tertulis, bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar disiplin protokol kesehatan.
Pada Bab IX Pasal 92 Ayat 2 sanksi denda perorangan dikenakan sebesar Rp1 juta, sementara sanksi denda bagi penanggung jawab usaha sebesar Rp5 juta. (Josua)
