Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Penjabat Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M Firsada, mengajak seluruh stakeholders, para pemangku kepentingan dan pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan SDM yang adaptif, dalam mendukung ketahanan ekonomi dan produktifitas daerah berkelanjutan melalui kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, daerah yang berdaya saing dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good governance).
Hal itu diungkapkan Firsada saat mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten guna penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tubaba dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tubaba, Panaragan, Rabu (6/3).
Firsada mengatakan, rancangan RKPD Kabupaten Tubaba Tahun 2025, merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPD Kabupaten Tubaba Tahun 2023-2026. Mengacu pada rancangan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, dengan fokus pembangunan pada tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan SDM berkarakter yang Adaptif dan Inovatif; Peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan dan nilai tambah; Peningkatan Infrastruktur: Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan Palayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan; Peningkatan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya; dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, dalam proses menyusun RKPD tahun 2025 ini, saya berharap semua pimpinan dan aparatur perangkat daerah untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. Perangkat Daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur dengan memperhatikan usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan,” pintanya.
Dengan demikian, lanjut Firsada, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu yang strategis yang ada, serta mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Tubaba secara tepat dan strategis.
“Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, dan diskusi, termasuk agenda pada hari ini yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2025,” ungkapnya.
Menurut Firsada, beberapa capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tubaba tahun 2023 yakni Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,53 persen, meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,49 persen. Inflasi year on year sebesar 4,07 persen PDRB perkapita pertahun sebesar Rp. 48,70 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 45,69 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,89 persen dari tahun 2022 sebesar 4,12 persen.
Selanjutnya, tingkat Kemiskinan menurun menjadi 7,25 persen dari tahun 2022 sebesar 7,44 persen, Indek Pembangunan Manusia mengalami peningkatan menjadi 69,38 dari tahun 2022 sebesar 68,7, dan Rasio Gini di angka 0,274, dibawah angka nasional sebesar 0,388.
“Berdasarkan capaian tersebut di atas, maka target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tubaba tahun 2025 adalah Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,7-5,2 persen. Inflasi sebesar 2,5 persen ± 1. PDRB perkapita pertahun mencapai Rp50,73-52,00 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,20 persen. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,90-7,10 persen. Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,20. Indeks Gini berada di angka 0,26-0,28. Pertumbuhan PAD mencapai 4-5 persen, Kemantapan Jalan sebesar 55 persen. Dan penurunan emisi gas Rumah Kaca sebesar 7,24,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Intizam, berharap kegiatan Musrenbang tersebut dapat menjadi momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai Musrenbang yang dilakukan hanya sekedar rutinitas perencanaan yang tidak membawa perbaikan yang berarti bagi kemajuan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah kabupaten, provinsi dan Pusat harus selaras dan sejalan.
Optimasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilan.
“Tidak kalah penting kolaborasi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers serta unsur masyarakat lainnya harus kita tingkatkan bersama,” ucapnya.(Arie)
