Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Wawasan Kebangsaan bertema “Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Regulasi Kebijakan Pembangunan” guna memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pembangunan daerah.
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 8-11 Juli 2026, di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta, itu juga diikuti Sekretaris DPRD Ir Rizal Irawan, ST.MT beserta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mirkhiyan.
Bimtek dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Busroni, didampingi Wakil Ketua I Ponco Nugroho dan Wakil Ketua II S Joko Kuncoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Rahmawati Oktiviani menyampaikan materi tentang Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila. Irene Camelyn Sinaga membahas Pokok-Pokok Pikiran Pancasila serta Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
Selanjutnya, Abbas memaparkan materi Teknik Sosialisasi dan Pembumian Pancasila pada Masyarakat. Yakob KM menyampaikan materi Demokrasi dalam Mewujudkan Ekonomi dan Pembangunan Berbasis Pancasila, sedangkan Fuad Himawan membahas Indikator Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Kebijakan Produk Hukum Daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tubaba, Busroni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah antusias mengikuti Bimtek ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para narasumber dari BPIP RI dan panitia yang telah memberikan materi serta fasilitas terbaik selama empat hari ini,” ujar Busroni.
Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik.
“Pancasila adalah napas hidup dan kompas moral yang menuntun kita bersama. Di era digital saat ini, tantangan terhadap ideologi bangsa tidak lagi berbentuk fisik, melainkan melalui perang pemikiran di media sosial. Sifat egois, adu domba, dan hilangnya semangat gotong royong menjadi ancaman nyata yang dapat merusak jati diri bangsa,” katanya.
Menurut Busroni, penguatan wawasan kebangsaan sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Baik unsur legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan program pembangunan selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Saya berharap, kegiatan ini tidak berhenti sebagai formalitas. Mari kita jadikan momentum ini untuk merumuskan langkah konkret dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
