Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, meraih peringkat kedua dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia.
Lampung (Netizenku.com): Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan Marindo dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam memperkuat tata kelola, kolaborasi antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan diserahkan oleh Raden Gani Muhamad, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, didampingi Ketua Tim Penilai ADLG Awards 2026, dalam acara Grand Award di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Marindo mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan utamanya bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi memastikan digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pemanfaatan teknologi dapat berjalan terintegrasi dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam ajang ADLG Awards 2026, peringkat pertama diraih Sekretaris Daerah Provinsi Riau, disusul Marindo Kurniawan di posisi kedua. Sementara itu, peringkat ketiga, keempat, dan kelima masing-masing ditempati sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.
ADLG Awards 2026 merupakan ajang apresiasi terhadap kepemimpinan sekretaris daerah dalam mengarahkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Penilaian mencakup tiga aspek utama, yakni visi dan tata kelola digital (vision and governance), kepemimpinan teknologi (technology leadership), serta kemampuan membangun kolaborasi dan menyinergikan berbagai perangkat daerah (collaboration and orchestration).
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Tomsi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengubah pendekatan pembangunan aplikasi yang masih berjalan secara sektoral menjadi pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.
Menurutnya, sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam arah kebijakan yang sama.
Peran tersebut diperlukan untuk menyelaraskan standar layanan, mengintegrasikan sistem, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekretaris daerah berperan sebagai koordinator SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, transformasi digital tidak dapat hanya dibebankan kepada perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat integrasi data dan sistem digital, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran transformasi digital.
Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), juga dinilai dapat membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Namun, penerapan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan regulasi, etika, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
Bagi Pemprov Lampung, capaian yang diraih Marindo menjadi dorongan untuk memperkuat sinergi antara sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, perangkat daerah pengelola keuangan, Inspektorat, serta seluruh OPD dalam mengembangkan pemerintahan digital.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan inovasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem dan aplikasi, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat koordinasi pemerintahan.
“Ke depan, kami ingin memastikan setiap inovasi digital yang dikembangkan memiliki keterkaitan dan manfaat yang jelas. Integrasi sistem, kualitas data, serta kolaborasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan kepemimpinan digital dan integrasi layanan, Pemprov Lampung diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penghargaan ADLG Awards 2026 tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya unggul dari sisi teknologi, tetapi juga efektif dalam tata kelola, solid dalam kolaborasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
