Distan ‘Jagal’ Pendapatan Pemkot Bandarlampung

Agis Dwi Prakoso

Minggu, 2 Juni 2024 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Ist/Ilustrasi)

(Foto: Ist/Ilustrasi)

Di tengah masalah keuangan yang membekap Pemkot Bandarlampung, Dinas Pertanian (Distan) justru terindikasi ‘menjagal’ sumber pendapatan.

Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Pertanian (Distan) Kota Bandarlampung selama ini mengaku tak pernah menarik retribusi dari rumah jagal atau rumah potong hewan (RPH) di Kota Tapis Berseri selain dari RPH Way Laga yang memang dikelola oleh pemkot.

Kepala Bidang Peternakan Distan Kota Bandarlampung, Yunita Noviasari, menegaskan tak bisa menarik retribusi lantaran RPH di Bandarlampung tak mengurus perizinan di pemkot.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemilik RPH tidak mendaftar di Dinas Perizinan, jadi kita tidak bisa menarik retribusi selain yang dikelola oleh pemkot,” ujar Yunita saat diwawancarai pada Kamis (30/5) lalu.

Menurut dia, RPH perlu rekomendasi dari Distan untuk mendapatkan izin, hanya saja regulasi memberatkan hal itu.

“Regulasi yang memberatkan ialah di sekeliling RPH tidak boleh ada permukiman penduduk. Kalau kita lihat sekarang, Bandarlampung bertambah padat, hingga posisi RPH di sini berdekatan dengan permukiman warga,” jelas dia.

Baca Juga  Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi-Way Balau

Terkait kondisi itu, dirinya mengaku hanya bisa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada RPH agar melakukan pemotongan hewan secara standar dan prosedural, sehingga pembuangan limbah dan daging yang beredar aman. Bahkan, lanjut dia, pihaknya sempat berupaya menutup salah satu RPH karena aduan masyarakat.

“Sempat ada aduan masyarakat di salah satu RPH, katanya bising kalau malam. Kita sempat ke sana bersama Satpol PP mau menutup, tapi ya begitulah,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bandarlampung, mengaku aneh dengan pembinaan yang dilakukan oleh Distan. Dirinya juga membenarkan bahwa selama ini tidak ada rekomendasi Distan terkait perizinan RPH di Bandarlampung.

“Kalau tidak ada retribusi mengapa harus dilakukan pembinaan kan,” ujar Muhtadi saat disambangi di ruang kerjanya pada Kamis (30/5).

Harusnya dinas terkait melakukan kajian, lanjut dia, mana RPH yang bisa direkomendasikan perizinannya.

“Misal ada RPH yang tergolong industri perumahan, regulasi RTRW jadi pengecualian lantaran itu usaha mikro. Beda hal nya jika tempat tersebut besar, pastinya perlu kajian yang lebih,” jelas dia.

Baca Juga  Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Distan Kota Bandarlampung terkait polemik RPH yang jarang mendapat perhatian.

“Kalau memang perlu ditutup, itu juga urusan dinas terkait. Kami sifatnya hanya mendampingi. Tapi jika bisa dikeluarkan izinnya, kami pun menunggu rekomendasi dinas terkait,” tandasnya.

Beberapa hari melakukan penelusuran, Netizenku.com mendapati bahwa RPH di Bandarlampung membayar retribusi tiap harinya.

RPH Zbeef yang berada di Tanjungkarang Barat misalnya, Tampan Sujarwadi selaku pemilik, menjelaskan setiap hari ada petugas dari pemkot yang melakukan pengawasan dan menarik retribusi.

“Tiap hari kita bayar. Per ekornya untuk sapi maupun kerbau dikenakan retribusi sebesar Rp 35 ribu, tinggal dikali berapa ekor yang dipotong. Kalau sekarang kita cenderung sepi, paling hari biasa 3 sampai 4 ekor, kalau weekend bisa 7 sampai 8 ekor,” ujar Ketua Persatuan Penjual Daging (PPD) Kota Bandarlampung itu saat disambangi pada Minggu (2/6).

Menurut dia, ada 5 RPH aktif di Bandarlampung yang juga membayar retribusi. Ia menuturkan retribusi RPH ditarik oleh petugas menggunakan kertas kecil.

Baca Juga  Cuaca Panas dan Angin Kencang, Eva Dwiana Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

“Retribusi itu lah timbal balik yang kami berikan atas pembinaan oleh petugas. Terkait status izin, RPH kami sudah direkomendasikan oleh dinas. Kalau RPH saya mulai beroperasi sejak 2010 silam,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Gerakan Demo Rakyat (Gedor) Lampung, Ahmad Zahriansyah, menduga bahwa ada kesengajaan agar RPH di Bandarlampung tidak didaftarkan.

“Ada dugaan kuat itu kesengajaan agar retribusi tidak dilaporkan kepada pemkot. Jika demikian, hal tersebut bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar bahkan penggelapan retribusi,” tegas Rian saat ditemui di kantornya pada Minggu (2/6).

Ia meminta agar pihak-pihak terkait menyelidiki kasus tersebut, sebab merugikan negara khusunya Pemkot Bandarlampung.

“Tidak benar ini. Kalau tiap harinya 1 RPH membayar retribusi 3 ekor sapi, tinggal kita kalikan 4 RPH. Kemudian kita kalikan 365 hari dalam setahun, sudah berapa kerugian. Itu baru 1 komoditi, belum termasuk kambing dan ayam. Kita tidak tahu jelasnya sejak kapan praktek ini dilakukan,” tutur Rian. (Agis) 

Berita Terkait

Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi-Way Balau
Cuaca Panas dan Angin Kencang, Eva Dwiana Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:29 WIB

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

Wagub Jihan Tinjau Program Bedah Rumah BSMS di Bandar Lampung

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Kamis, 12 November 2026 - 18:35 WIB

Jihan Apresiasi MRC Lampung Timur, Satu-satunya Terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik di Indonesia

Kamis, 12 November 2026 - 15:41 WIB

Gubernur Lampung Ajak Mahasiswa PKN STAN Berkontribusi dalam Pembangunan Lampung

Kamis, 12 November 2026 - 15:38 WIB

Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026 atas Dukungan terhadap Pendidikan Swasta

Rabu, 11 November 2026 - 18:50 WIB

Perkuat Perlindungan Anggota, Koperasi IJP Maju Sejahtera Kerja Sama dengan Ciputra Life

Berita Terbaru

Lampung

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 21:29 WIB

Lampung

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:14 WIB